Headline

Pilwali Baubau Digugat dan Resmi Didaftarkan ke MK Tadi Malam

Lima pasang peserta Pilwali Baubau. Roslina Rahim – La Ode Yasin (Rosi) yang menggugat hasil pemilu memegang nomor urut 1.

Kendari, BKK- Secara mengejutkan, hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Baubau digugat dan secara resmi didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) tadi malam, Senin (9/7) sekitar pukul 20.00 Wita.

Sebagaimana informasi yang dapat diakses umum pada laman mahkamahkonstitusi.go.id, gugatan yang diajukan oleh pasangan Hj Roslina Rahim-La Ode Yasin terdaftar dalam register perkara APPP Nomor 21/1/PAN.MK/2018 dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Baubau. Gugatan berada di urutan ke-21.

Pilwali Baubau adalah satu dari 4 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan di Sultra pada 2018.

Pilwali Baubau diikuti 5 peserta. Roslina Rahim-La Ode Yasin (Rosi) memegang nomor urut 1, nomor urut 2 milik AS Tamrin-La Ode Ahmad Monianse (Tampil Manis), nomor urut 3 ditempati Waode Maasra Manarfa-Ikhsan Ismail (Mama Ikhlas), dan nomor urut 4 disandang Yusran Fahim-Ahmad, serta nomor urut 5 milik Ibrahim Marsela-Ilyas.

Pilgub Sultra yang diprediksi bakal berlanjut di MK, hingga berita ini diturunkan belum ada dalam daftar gugatan MK.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul Natsir menerangkan, pihaknya tidak bisa segera menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, karena masih menunggu kalau-kalau ada pengajuan perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkama Konstitusi (MK) oleh pasangan calon (paslon) yang keberatan.

Diterangkan, waktu yang diberikan untuk pengajuan PHP di MK adalah 3 hari kerja terhitung setelah pleno rekapitulasi suara ditetapkan.

“Kita jadwalkan 12 Juli nanti (pleno penetapan calon terpilih pemenang Pilkada Sultra 2018). Kalau ada yang ajukan sengketa di MK, maka kita tunggu putusan MK. Setelah ada putusan, paling lama tiga hari kerja, KPU harus menetapkan calon terpilih,” jelasnya.

“Sekarang, tentunya, ada dan tiadanya sengketa yang masuk ke MK, bagi kami sudah harus menyiapkan diri untuk mendokumentasikan seluruh hasil. Karena, yang dipersengketakan hasil. Mulai dari rekapitulasi di tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, serta kabupaten dan kota. Itu semuanya kita kompilasi bahkan kita dokumentasikan,” terang Ojo.(p1/iis)

To Top