Suksesi

KPU Sultra Tegaskan Masih Mematuhi PKPU

KENDARI, BKK – Beberapa syarat wajib pendaftaran pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) oleh partai politik (parpol) telah ditetapkan komisi pemilihan umum (KPU). Salah satunya, parpol wajib meneken pakta integritas bacaleg yang bakal diusungnya.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir menjelaskan, ketentuan pakta integritas itu diatur dalam pasal 11 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018. Tertuang dalam huruf (d) yakni dokumen persyaratan pengajuan bacaleg berupa pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan parpol sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B3.

“Pada prinsipnya, peserta pemilih yang harus digaris bawahi, bukan person atau invidu yang datang mendaftarkan dirinya. Tetapi ini partai politik yang mengajukan bacalegnya. Kalau perseorangan itu DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah). Jadi, karena Parpol yang mengajukan, mereka terikat oleh pakta integritas yang mereka buat,” kata Ojo sapaan akrab La Ode Abdul Natsir saat ditemui, Minggu (8/7).

Ia menguraikan, isi dari pakta integritas itu adalah, pertama dalam proses seleksi bacaleg yang dilakukan oleh parpol menjamin bahwa bacaleg yang diajukan memiliki integeritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Kedua, nama-nama bacaleg yang diajukan parpol yang tercantum dalam formulir Model B.1, bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

Ketiga, parpol siap dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bacaleg yang diajukan, apabila tercantum bacaleg yang pernah berstatus sebagai mantan terpindana bandar narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

“Jadi dari awal, begitu partai politik mengajukan bacalegnya, sudah harus dilakukan proses seleksi internal terkait dengan persyaratan-persyaratan itu. Kita berharap persyaratan-persyaratan itu dipatuhi karena bagi KPU, hanya dua pilihannya, kalau sudah tidak memenuhi syarat, pasti tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, pasti kita nyatakan memenuhi syarat,” urai Ojo.

Ojo menambahkan, belum lama ini juga, telah dilakukan pertemuan antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan KPU RI yang membahas tentang pasal yang melarang mantan terpidana korupsi untuk bisa mendaftarkan dirinya dalam bursa caleg.

Meski begitu, lanjutnya, pertama yang harus dipahami bahwa pertemuan itu tidak lantas menggugurkan PKPU nomor 20 tahun 2018 yang mensyaratakan agar parpol tidak mengajukan bacaleg yang pernah tersandung atau mantan terpidana bandar narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

“Jadi, sepanjang PKPU masih belum dicabut, maka kaidah yang menjadi tuntunan penyelenggara di tingkat bawah tetap pada PKPU itu. Yang kedua, terkait dengan hasil pertemuan yang digagas oleh DPR-RI yang dihadiri oleh KPU RI, itu pada prisipnya kita mengapresiasi. Tetapi di dalam pertemuan itu, yang menjadi topik utama adalah, persoalan judicial review atau uji materil di MA (Mahkama Agung) soal materi PKPU itu. KPU juga tentu menghormati itu, tetapi PKPU itu sekali lagi tidak berubah,” urai Ojo.

Bagi Ojo, KPU berharap bacaleg yang diajukan oleh partai politik, tetap mengikuti PKPU yang sudah digariskan. Jika hasil judikal review di MA, katanya, persyaratan itu tidak berkekuatan hukum, maka KPU harus patuh dan KPU akan menjalankan.

“Sebaliknya, hasil judikal review di MA malah menguatkan, maka KPU tentu akan menjalankannya,” tutupnya. (p1/nur)

To Top