Headline

Panwaslu Turunkan Baliho Zulhas, PAN Kota Kendari Protes

Salah satu baliho yang ditertibkan Panwaslu Kendari berisi gambar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang terpasang di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kendari. (dok Panwaslu Kota Kendari)


“Kalau dasar aturannya jelas maka harus berlaku secara universal tanpa pandang bulu, partai manapun juga. Harus ada peringatan lisan maupun tertulis sebelumnya sehingga tidak terkesan sewenang-wenang” kata Syamsuddin Rahum, Sekretaris DPD PAN Kota Kendari

KENDARI, BKK – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kendari kembali menertibkan alat peraga yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kali ini, alat peraga yang ditertibkan adalah baliho yang berisi gambar Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Tindakan Panwaslu Kota Kendari ini diprotes PAN Kota Kendari melalui sekretarisnya, Syamsuddin Rahim yang juga Ketua DPRD Kota Kendari.

“Kalau dasar aturannya jelas maka harus berlaku secara universal tanpa pandang bulu, partai manapun juga. Harus ada peringatan lisan maupun tertulis sebelumnya sehingga tidak terkesan sewenang-wenang,” kata Syamsuddin melalui pesan WhatsApp kepada jurnalis BKK, Minggu (20/5) malam.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Kordiv PHL) Panwaslu Kota Kendari La Ode Hermanto, saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Sabtu (19/5), mengatakan bahwa baliho yang berisi gambar Ketum PAN itu terpasang sebelum masa kampanye dimulai. Meski dalam materinya, tidak tertera ajakan untuk memilih pada Pemilu 2019 nanti, namun di dalam baliho itu tertera logo partai PAN.

“Pemasangan alat peraga dan atribut pemilu melanggar aturan karena masa kampanye dimulai pada 23 September 2018 mendatang,” jelas La Ode Hermanto.

Sebelumnya, kata dia, Panwaslu Kota Kendari telah berkomunikasi dengan pengurus partai yang bersangkutan untuk merapikannya sebab hal itu melanggar aturan Pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara telah melakukakan rapat koordinasi dengan para pengurus partai politik (parpol) peserta pemilu 2019, untuk menyampaikan bahwa pemasangan atribut kampanye belum dibolehkan.

Sayangnya, hasil rapat tersebut seakan diabaikan parpol yang tetap saja memajang atribut yang belum diperbolehkan tersebut. Olehnya, pihak Bawaslu mengambil langkah tegas dengan menertibkannya.

“Ini bisa dianggap kampanye di luar jadwal. Makanya kami sebagai pengawas pemilu wajib menertibkan baliho-baliho yang belum ditetapkan ini dan hal itu jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tegasnya.

Pantauan wartawan Berita Kota Kendari (BKK), dua baliho berukuran besar yang ditertibkan tersebut masing-masing terpasang di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia dan Jalan MT Haryono Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari. Di dalam baliho bersisi ucapan selamat berpuasa itu, terpajang gambar foto Ketum PAN, Zulkifli Hasan serta logo partainya.

Ketua Bawaslu Sultra, menegaskan, tindakan Panwaslu Kota Kendari itu sesuai PKPU 5 Tahun 2018, tentang perubahan PKPU 7 Tahun 2017 dan SE Bawaslu Nomor S-0691, tentang kampanye.

“Sesuai aturan tersebut kampanye pemilu termasuk APK baru bisa dipasang pada tgl 23 September 2018 – 11 April 2019. Mengacu pada aturan tersebut, maka pemasangan APK parpol bertentangan dengan peraturan yang ada sekarang,” tegas Hamiruddin.

Menurut Hamiruddin, Bawaslu sudah dua kali mengundang parpol untuk bicarakan soal itu. “Kami juga sudah mengirimkan surat himbauan ke semua parpol, jadi yang tidak menertibkan sendiri APK-nya maka panwas berkoordinasi dengan Pol PP untuk menertibkannya,” katanya.

Pernyataan Hamiruddin berbeda dengan pengakuan Syamsuddin Rahim. “Teguran dari panwaslu ke DPD PAN sampai saat ini tidak ada,” tegasnya.

Demikian pula soal ketidakadilan yang dirasakan DPD PAN Kota Kendari, terlihat dari masih terpasangnya baliho Ketua Umum PPP di dekat bunadara Tugu Bahasa Baruga hingga Minggu (20/5) sore.

“Masih adakah sekarang balihonya Ketum PPP dan PKB? Kalo masih ada mungkin tidak dilihat panwas. Kalau masih ada supaya ditertibkan juga,” katanya.

Syamsuddin menegaskan, mengacu kepada aturan mana dengan Penurunan baliho tersebut. Panwas harus menunjukan secara transparan kepada publik dasar aturannya.

Ditegaskan, PAN akan mengkaji dan menuntut bawaslu jika panwaslu tidak punya dasar hukum yang jelas dalam penurunan baliho tersebut dan boleh jadi itu dianggap pengrusakan.(P1/nur)

To Top