Lingkar Sultra

Huang: Leo Chandra Tak Berhak Mengatasnamakan PT KPP


Surat Pernyataan Dirut PT KPP Huang Zuochao (F:Ist)

Rudy Rusmadi. (FOTO: KASMAN/BERITA KOTA KENDARI)

KENDARI, BKK – Tindakan Leo Chandra Edward yang memprakarsai pemblokiran jalan masuk PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) mendapat tanggapan dari manajemen PT Konawe Putra Propertindo (KKP).

Direktur Utama KPP, Huang Zuochao dalam surat pernyataan atau klarifikasinya menegaskan, Leo Chandra bukan lagi bagian dari KPP.

Surat pernyataan yang diteken pada 14 Mei 2018 ini dibuat di hadapan notaris Fenty Abidin, yang bertindak untuk dan atas nama direksi sekaligus dan secara sah mewakili KPP.

Dalam surat pernyataan yang berisis lima poin tersebut, Huang meminta kepada berbagai pihak untuk tidak memercayai Leo Chandra yang mencoba melakukan transaksi jual beli tanah di kawasan PT VDNI. Sebab, Leo Chandra bukan lagi bagian dari KPP.

“Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat atau berkepentingan, bahwa Leo Chandra bukanlah pihak yang berwenang bertindak untuk atas nama atau mewakili perseroan. Karena, Leo Chandra bukan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham perseroan, dan atau bahkan bagian dari manajemen perseroan,” tegas Huang dalam surat pernyatan itu.

Ditambahkan, transaksi jual beli tanah perseroan dengan PT VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Huang mengimbau, warga atau masyarakat setempat dan para pejabat dari instansi pemerintah atau nonpemerintah untuk tidak memercayai, mengikuti, menyetujui, serta termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan Leo Chandra karena hal tersebut tidak benar.

Diakuinya, KPP sangat menyayangkan tindakan Leo Chandra. Karena sangat mengganggu transaksi jual beli tanah yang merugikan dan mengancam kepentingan perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi perusahaan.

“Apabila tindakan dari Candra tersebut tidak dihentikan, maka perseroan (KPP, red) akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana,” ancam Huang.

General Manager PT VDNI Rudy Rusmadi mengatakan, antara PT VDNI dan PT KPP telah terjalin hubungan koorporasi yang sangat baik.

Ditambahkan, KPP sangat menghargai PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) sebagai pengelola kawasan industri Konawe seluas 2.200 hektare (ha), dari 5.500 ha yang merupakan kawasan strategis nasional.

“Bukti dari dukungan terhadap kawasan industri VDNIP dari KPP adalah telah dilakukannya transaksi penjualan dan pengalihan hak atas sejumlah tanah dari KPP kepada VNDIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rudy, Kamis (17/5).

Transaksi jual beli tersebut, beber dia, telah diteken perwakilan hukum yang sah sebagaimana dimaksud dan diatur dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan, serta dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rudy menyebut, kini ada oknum-oknum yang berbicara atau bertindak dengan mengatasnamakan PT KPP. Ini mengindikasikan untuk menimbulkan kekacauan dan fitnah di masyarakat.

“Pemblokiran jalan tambang oleh Alimuddin. Sebenarnya lahan tersebut milik Ilyas. Anehnya, yang tampil di depan itu Alimuddin, seolah-olah dia pemilik lahan,” ucapnya dengan nada kesal.

Menurut Rudy, dari sisi transaksi yang terjadi Alimuddin tidak memiliki lahah di situ. Hanya terjadi terjadi tukar guling antara Alimuddin dengan Alyas.

“Kuat dugaan bahwa aksi pemblokiran di jalan hauling tersebut diprakarsai Leo Chandra Edward, sebagaimana surat pernyataan atau klarifikasi dari Direktur Utama PT KPP,” ucapnya.

Rudy menegaskan, PT VDNIP adalah pengelola kawasan industri Konawe yang sah. VDNIP memiliki Unit Usaha Kawasan Industri (UUKI), sehingga atas penjualan lahan di situ harus melalui VDNIP.

“Hari ini pun pengelola kawasan yang lama KPP sudah menyatakan Leo Chandra tidak berhak mengatasnamakan KPP, karena dia tidak ada di dalam struktur KPP,” tegasnya. (man)

To Top