Lingkar Sultra

Bupati Konsel Minta Segera Tuntaskan Lima Raperda

Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua I dan II dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala OPD lingkup Pemkab Konsel, Kamis (17/5).

ANDOOLO, BKK – Bupati Konawe Selatan (Konsel) H Surunuddin Dangga ST MM meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ikut bersama sama DPRD Konsel segera menuntaskan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Jadi saya instruksikan kepada seluruh OPD terkait agar bersama-sama menuntaskan lima Raperda ini bersama DPRD secepatnya,” tegasnya.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri rapat paripurna di Aula Utama DPRD Konsel, Kamis (17/5) dengan agenda Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) Fraksi-fraksi DPRD Konsel terhadap perubahan atas Perda No 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Jawaban Pemerintah atas Laporan Bapperda/Fraksi fraksi DPRD Kabupaten Konsel terhadap perubahan atas Perda No 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam rapat paripurna tersebut, ada dua Raperda Usulan Pemkab Konsel yang diserahkan Bupati, yakni Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Konsel Nomor 08 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

DPRD Konsel mempunyai tiga Raperda Inisiatif DPRD Konsel,yaitu Raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Raperda tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat Tolaki, serta Raperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Pemkab Konsel.

Mengawali jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-Fraksi, Surunuddin sebelumnya menyampaikan selamat menyambut Bulan Suci Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa hari pertama bagi yang menjalankannya.

Atas nama diri pribadi dan Pemda mengucapkan terimakasih serta memberikan apresiasi atas kinerja DPRD karena telah berinisiatif mengeluarkan dan membahas Raperda yang jumlahnya lebih banyak dari usulan Pemkab Konsel.

“Ini menandakan suatu kemajuan dan prestasi yang luar biasa bagi DPRD, tentunya metode pembahasannya akan berbanding terbalik. Raperda inisiatif dibahas oleh eksekutif, sebaliknya Raperda usulan oleh DPRD,” katanya.

Surunuddin mengatakan, setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi, pihaknya menarik simpulan lima Raperda yang menjadi pembahasan sangat membutuhkan suatu pengaturan terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pengaturan terhadap kondisi sosial masyarakat serta pengaturan tentang kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang lebih responsif dan sesuai kondisi yang ada serta pengaturan lebih lanjut dan terperinci.

“Demikian pula dengan Raperda terkait gender yang bertujuan agar pelakasanaan fungsi gender bisa berjalan baik di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, Disdikbud dan Dinas terkait, sehingga keberadaan perda ini bisa lebih bermanfaat dan  menguntungkan pihak gender termasuk penanganannya,” tukas Surunuddin.

Dia menjelaskan, untuk Raperda tentang perubahan dan pembentukan OPD adalah sesuai dasar hukum UU No 43 Tahun 2007 tentang perlunya dibentuknya Dinas Perpustakaan dan digabungkan dengan arsip daerah dengan nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dimana telah dikonsultasikan dengan pihak Pemprov yang mengeluarkan skor dengan nilai 1078 jenis type A sehingga layak di bentuk Dinas tersebut.

“Begitupun terkait pembentukan Dinas Kominfo ini sesuai Nomenklaktur Menkominfo agar segera dibentuk dinas di daerah, juga sebagai tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, yang mana kita sangat membutuhkan instansi yang membidangi IT tersebut agar kita tidak tertinggal dan mudah dalam tata kelola pemerintahan sehingga lebih cepat, efektif dan efisien, termasuk juga perubahan nama Dinas Keuangan jadi DPKAD, BKD jadi BKPSDM, dan dinas lainnya, jadi usulan Raperda ini bukan karena kemauan kita tapi sesuai perintah undang undang yang harus ditindaklanjuti,” jelas Surunuddin.

Terkait tiga Raperda Inisiatif DPRD, Surunuddin menyambut baik karena DPRD memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam melaksanakan serta mendorong keinginan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Perda yang juga sejalan dengan program pembangunan, utamanya pengentasan kemiskinan. “Tentunya terlebih dahulu perlu kita bahas bersama dalam porsi yang sebenarnya agar tidak bertabrakan dengan aturan perundang undangan di atasnya dengan berkonsultasi ke Kemendagri agar jangan dibatalkan setelah ditetapkan yang tentu bisa membuat malu,” jelasnya.

Surunuddin berharap agar kiranya Raperda ini dapat di tindaklanjuti pembahasannya melalui konsultasi terlebih dahulu yang lebih maksimal. “Perda diterbitkan sebagai turunan dari aturan perundang-undangan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Hal itu juga menjadi acuan Pemda untuk mendukung dan melaksanakan tugas pemerintahan demi terwujudnya Desa Maju Konsel Hebat. (cr13)

To Top