Beranda

Polda Sultra Garap Dugaan Penambangan Ilegal PT Kasmar Tiar Raya

Aktivitas pemuatan ore nikel PT Kasmar Tiar Raya. (FOTO:IST)

KENDARI, BKK – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menyelidiki kasus dugaan penambangan ilegal yang dilakukan PT Kasmar Tiar Raya.

Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Batu Putih Kolaka Utara (Kolut) ini dilaporkan melakukan penggalian ore nikel di luar wilayah izin usaha pertambangan (IPU) yang dimilikinya.

“Kita sudah mulai lakukan penyelidikan. Kalau memang fakta di lapangan tidak sesuai dengan IUP-nya, atau hal-hal administrasi lainnya belum lengkap, ya kita dalami,” terang Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yandri Irsan SH SIK MH, Senin 14/5).

Bukan hanya penambangan di luar IUP, terminal khusus atau jetty yang digunakan PT Kasmar Tiar Raya juga akan ditelusuri.

“Itu (jetty, red) juga. Tim kita sudah kita bentuk untuk menyelidiki kasus tersebut,” tegas Yandri.

Lebih lanjut, perwira polisi dengan dua melati di pundak ini mengatakan, segala sesuatu yang bersinggungan dengan dugaan perbuatan ilegal PT Kasmar Tiar Raya akan diselidiki.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Muh Hasbullah Idris mengakui, banyak menerima aduan masyarakat mengenai PT Kasmar Tiar Raya.

Di antaranya, penambangan di luar IUP, teknis pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) yang tidak jelas, serta mengenai terminal khsus yang digunakan PT Kasmar.

Menyusul aduan tersebut, sambung Hasbullah, pihaknya langsung bertandang ke lokasi PT Kasmar. Namun, kala itu pihaknya belum menemukan PT Kasmar melakukan aktivitas di luar IPU.

“Mereka mengadukan masalah jetty, tapi saya bilang kalau jetty bukan urusan kami. Kemudian, PT Kasmar mengambil ore dari tempat lain. Terus terang, kami tidak bisa 24 jam di lapangan, dan pada saat kami turun, kami tidak temukan ada kegiatan di luar IUP,” katanya.

Kendati demikian, ia menyerahkan kasus dugaan penambangan di luar IUP tersebut kepada pihak kepolisian. Pihaknya, kata Hasbullah siap memberikan keterangan sebagai ahli bila dibutuhkan pihak kepolisian.

“Sekarang tinggal dibuktikan (dugaan penambangan di luar IUP, red). Yang paling bisa membuktikan pihak kepolisian,” katanya.

Hasbullah mengungkapkan, IUP PT Kasmar pernah dicabut Bupati Kolut. Karena, telah melakukan penambangan di wilayah IUP PT Vale.

“Kan ada dua IUP-nya. Satu sudah dicabut Bupati Kolaka saat ada perintah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). IUP yang saat ini masih ilegal, berlaku hingga 2022. Statusnya IPU-nya operasi produksi,” terangnya.

Hasbullah menambahkan, berdasarkan data yang ada di ESDM Sultra, PT Kasmar memang tidak memiliki terminal khusus.

“Statusnya masih operasi. Dia sudah pegang izin operasi produksi. Pemberian SK operasi produksi itu 2012,” pungkasnya. (man/iis)

To Top