Headline

Paslon Jangan Kampanye di Ceramah Ramadan

Hamiruddin Udu

KENDARI, BKK – Membawakan ceramah di sejumlah masjid sudah menjadi rutinitas para Dai saat Ramadan tiba. Namun, bulan puasa 1439 Hijriah/2018 Masehi yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), ceramah keagamaan diharapkan tidak berisi kampanye politik.

Sebagaimana ditegaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra), para Dai (penceramah) diingatkan agar dalam materi ceramahnya tidak mengkampanyekan salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah (kada) tertentu.

“Hal ini yang akan kami kordinasikan dengan pihak departemen agama, supaya para Dai yang akan melakukan safari atau ceramah di masjid, dalam materi ceramahnya itu tidak mengkampanyekan salah satu pasangan calon tertentu,” ujar Ketua Bawaslu di Sultra Hamirudin Udu saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/5).

Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan, saat ramadan nanti banyak kegiatan amal yang diisi kampanye politik. Namun, ia menegaskan para paslon kada harus memahami batasannya masing-masing dalam berkampanye agar tidak terjadi pelanggaran.

“Kami sudah menyampaikan imbauan melalui media tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh paslon saat bulan ramadan nanti. Di mana tentunya di bulan itu, di dalamnya ada juga jadwal kampanye dari masing-masing pasangan calon,” jelasnya.

Lebih lanjut Hamiruddin menjelaskan, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan Bawaslu Sultra melalui Kordinator Divisi Pengawasan secara tertulis tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan paslon di dalam kampanye. Selain itu, selama ramadan, Bawaslu akan memastikan para paslon kada tetap melakukan kampanye sesuai dengan jadwalnya yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Dalam hal misalnya ada pasangan calon tertentu yang melakukan kegiatan apakah dia membuat bukber (buka bersama) atau sahur bersama, itu kita meminta kepada mereka dan juga akan kami awasi. Apalagi tidak ada jadwal kampanye, jangan dijadikan momen oleh pasangan calon tertentu untuk berkampanye. Jadi harus dipisahkan mana kegiatan keagamaan dan mana kegiatan politik,” tegasnya.

Selain itu, dalam pemberian atau penyaluran zakat kepada para fakir miskin, Bawaslu juga meminta kepada paslon agar tidak secara langsung memberikan zakatnya kepada para fakir miskin. Penyaluran zakat sebaiknya dilakukan melalui badan yang telah ditunjuk pemerintah, yakni badan amil zakat agar tidak berpotensi terjadinya money politik.

“Kenapa dikategorikan money politik karena jika pada saat penyerahan (zakat) itu ada kata yang terlontar seperti jangan lupa memilih saya di pilkada nanti, itu merupakan upaya yang dilakukan supaya mereka dipilih. Nah itulah yang dilarang oleh UU Pilkada pasal 73,” urainya.

Hamiruddin menambahkan, mengenai rambu-rambu yang harus dipatuhi saat kampanye dalam Ramadan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil para paslon kada untuk diberikan penjelasan yang lebih rinci.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan badan amil zakat dan Kementerian Agama untuk mencegah hal-hal yang memungkinkan para pasangan calon saling melaporkan kepada pengawas pemilu,” jelasnya. (P1/nur)

To Top