Suksesi

Kampanye di Luar Jadwal, Bacaleg Langgar Dua Aturan

Hamiruddin Udu

KENDARI, BKK – Pemasangan sejumlah alat peraga kampanye (APK) bakal calon legislatif (bacaleg) di beberapa titik jalan dalam wilayah Kota Kendari dianggap sebagai bentuk pelanggaran karena melakukan kampanye di luar jadwal. Bahkan, hal ini melanggar dua peraturan sekaligus.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra Hamiruddin Udu menjelaskan, jika APK bacaleg yang terpajang terdapat gambar atau logo partai, maka itu sudah masuk ranah Bawaslu. Namun, jika hanya terdapat gambar atau logo partai meski di alat peraga itu tertera nama lengkap dengan ihktiarnya seperti Bacaleg DPR RI atau DPRD provinsi, maka itu bisa saja masuk di ranah peraturan daerah (Perda).

“Mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu 2019, tertuang bahwa partai politik, caleg DPD, DPR RI, DPRD provoinsi, DPRD kabupaten/kota, diperkenankan memasang alat peraga termasuk kampanye pada saat 23 September 2018 nanti. Aturan itulah yang menjadi dasar penindakan Bawaslu bagi parpol atau caleg yang memasang atau melakukan kampanye mengenalkan citra diri mereka kepada masyarakat di luar jadwal yang sudah ditentukan,” jelas Hamiruddin ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/5).

Sementara, alat peraga bacaleg yang tidak tertera gambar atau logo partai belum terlalu jelas diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, masing-masing pemerintah kabupaten/kota tentu memiliki perda yang mengatur soal penempatan alat peraga seperti itu.

Hal itu, lanjut Hamiruddin, kemudian akan dikoordinasikan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) dengan pemerintah setempat, supaya estetika kota itu tetap terbangun. Juga, ikhtiar dari para pihak untuk memasang iklan terkait bisnis atau hal lainnya itu tidak terganggu.

“Alat peraga, yang terdapat di beberapa titik di Kota Kendari ini, beberapa di antaranya menjadi perhatian Bawaslu. Pertama, per tanggal 17 Februari 2018 kemarin, peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU baru partai politik. Terkait alat peraga caleg yang ikut memasang logo dan nomor urut partai, itu kemudian akan ditangani Bawaslu. Hal itu akan diproses secara hukum,” ungkapnya.

Ditambahkannya, penempatan dan pemasangan alat peraga yang nantinya dianggap melanggar perda akan ditindaklanjuti pihaknya dengan meminta kepada pemerintah setempat untuk menertibkan alat peraga itu.

“Kenapa, karena sampai sekarang mereka belum ditetapkan sebagai calon. Bisa saja, pada saat verifikasi nanti mereka bisa saja lolos dan bisa saja tidak,” pungkasnya. (P1/nur)

To Top