Beranda

Pelanggaran Pilkada Paling Banyak Terjadi di Kolaka

Ilustrasi.

Kendari, BKK- Kabupaten Kolaka mencatatkan diri sebagai daerah paling banyak terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamirudin Uddu mengungkapkan, pihaknya menangani sedikitnya 194 kasus temuan dan aduan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

“Dari jumlah itu, 174 kasus merupakan hasil temuan dari pengawas pemilu, dan 20 kasus di antaranya adalah laporan masyarakat,” urainya, akhir pekan lalu.

Daerah yang jumlah temuan dan aduan paling banyak adalah Kabupaten Kolaka dan Konawe berjumlah 35 kasus, serta Baubau 25 kasus.

Khusus untuk pelanggaran selama masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sultra, Bawaslu menangani 6 kasus temuan dan laporan dari pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota.

Hamirudin Uddu melanjutkan, dari data itu pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu masih didominasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang jumlahnya terlapornya 209 orang.

Selanjutnya, pelanggaran terkait rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) sebanyak 102 orang.

Kemudian, pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala desa (kades) dan perangkatnya sebanyak 34 kasus.

“Untuk pelanggaran ASN, Bawaslu telah merekomendasikan ke Komisi ASN (KASN) di Jakarta. Terkait pelanggaran perekrutan PPK daan PPS, kita kirim rekomendasinya ke KPU,” jelas Hamirudin Uddu.

Berkait pelanggaran yang melibatkan kades dan perangkatnya, Bawaslu Sultra merekomendasikan ke penyidik kepolisian apabila berkaitan dengan pidana, dan jika berkaitan dengan pelanggaran administrasi atau etika, direkomendasikan ke bupati atau wali kota.

Diketahui, selain pilgub, ada tiga kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada di 2018 ini, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, dan Kota Baubau. (p1/iis)

To Top