Headline

Asrun Melawan, KPK Punya Bukti Cukup

KENDARI, BKK – Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir Asrun melakukan perlawanan hukum terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Asrun mengajukan gugatan praperadilan karena tidak terima ditetapkan tersangka sekaligus ditahan dalam kasus dugaan suap yang dingkap lewat operasi tangkap tangan (OTT).

Perkara dengan nomor 37 ini, diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang akan akan digelar hari ini, Senin (16/4) sekira pukul 09.00 Wita.

Demikian dikatakan Penasihat Hukum Asrun, Safarullah. Ditambahkan, gugatan praperadilan ini didaftar sejak 20 Maret 2018.

“Penetapan tersangka dan penahanan Asrun cacat hukum atau melawan hukum,” ujarnya kepada Berita Kota Kendari (BKK) melalui pesan WhatsApp, Minggu (15/4).

Safarullah menuturkan, pihaknya belum bisa menyebutkan secara gamblang materi gugatan. Ia bersedia memberikan penjelasan detail setelah pembacaan gugatan.

Safarullah berharap, hakim tunggal yang memimpin jalannya sidang mengabulkan gugatan permohonannya ini.

“Berdasarkan fakta hukum yang ada maka kami mengajukan praperadilan karena kami yakin (gugatan dikabulkan).

Tapi semuanya kami serahkan pada yang mulia hakim tunggal praperadiln,” tandasnya.

Sementara, Pimpinan KPK Laode M Syarif mengaku, sangat menghargai hak tersangka mengajukan praperadilan.

KPK, sambung dia, selalu siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan para tersangka.

“KPK memiliki bukti-bukti yang cukup dalam menetapkan yang bersangkutan (Asrun, red) sebagai tersangka,” pungkasnya.

Diberitakan, Asrun ditahan KPK bersama putranya Adriatma Dwi Putra alias ADP yang juga wali kota nonaktif Kendari.

Tersangka lain yang juga ditahan yaitu Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih dan Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

KPK menahan mereka dalam kasus dugaan suap barang dan jasa pembangunan jalan Bungkutoko dengan total proyek Rp 60 miliar.

ADP dan Asrun disebut menerima uang suap Rp 2,8 miliar dari pengusaha Hasmun Hamzah untuk biaya kampanye di Pilgub Sultra 2018. (man/lex)

To Top