Beranda

Hingga Maret, Sudah 173 PNS Diproses Bawaslu

Ilustrasi.

KENDARI, BKK- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat, hingga Maret 2018 sudah 173 aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Anoa terlibat pelanggaran Undang-Undang ASN, karena terlibat politik praktis.

Hal ini diungkapkan Penjabat (PJ) Gubernur Teguh Setyabudi. Ia menyebut ASN di Sultra berada di peringkat pertama terlibat politik praktis dari seluruh provinsi di Indonesia, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

”Olehnya itu, saya berharap kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat lagi dalam politik praktis. ASN harus netral untuk menghadapi pilkada di tahun ini, baik itu pemilihan gubernur (pilgub) maupun bupati atau wali kota,” kata Teguh.

Dari ratusan ASN tersebut, papar Teguh, terbukti terlibat dalam politik parktis, secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah (kada).

”Yang parahnya, dari 173 ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis, ada satu pegawai di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) masuk dalam deretan tersebut,” ujarnya.

Bekait itu, Teguh meminta seluruh ASN agar tidak melakukan hal tersebut yang akan merugikan diri sendiri.

Dikatakan, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.

Masih kata dia, UU dan peraturan pemerintah (PP) mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh atau intervensi semua golongan dan partai politik.

”Sebagai pegawai, kita harus tetap melakukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kita sebagai ASN. Jangan lagi ada gerakan tambahan,” tegasnya. (m2/iis)

To Top