Beranda

DPRD Curhat pada Pj Gubernur soal Perizinan Pertambangan

Rakor pemprov dengan dewan. (Yusril/BKK)

KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra menggelar rapat koordinasi (rakor), Rabu (4/4), di ruang rapat kantor gubernur.

Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi mengungkapkan, rakor ini membahas masalah-masalah yang ada di Sultra, salah satunya masalah perizinan.

“Kan kita sudah ketahui bahwa di Sultra ini bukan hanya ada pemprov tapi juga ada DPRD yang harus besinergi, untuk penyelengaraan pembangunan, agar lebih baik lagi,” ujarnya.

Dalam rapat, papar dia, pimpinan dan angota dewan telah menyuarakan hal-hal yang perlu di tindaklanjuti oleh pemprov, dalam hal ini Pj Gubernur dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Jadi, rakor ini baru pertama kali dilakukan antar pemprov dan DPRD. Maka, kita akan lanjutkan lagi rakor berikutnya untuk lebih memperdalam apa-apa saja masalah yang ada di Sultra, sehingga nanti kita bersama-sama untuk menyelesaikan hal tesebut,” terangnya.

Ia juga memaparkan, dirinya tidak ingin masalah-masalah yang ada menumpuk, sebab dengan menumpuknya masalah akan makin susah diselesaikan.

Berkait persoalan perizinan, Teguh menyebut, pihak DPRD membahas tentang perizinan pertambangan yang saat ini banyak bermasalah, sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah itu tidak terpenuhi sesuai apa yang diharapkan.

“Jadi, masalah ini harus dikoordinasikan dengan pihak SKPD terkait. Saya harap DPRD dan SKPD untuk bisa berkoordinasi jika ada masalah-masalah, sehingga nantinya bisa bersama-sama menyelesaikan hal tersebut,” jelasnya. (m2/iis)

To Top