Suksesi

Walhi Pertanyakan Isu Lingkungan tak Prioritas di Debat Cagub Sultra

Ilustrasi

KENDARI, BKK – Isu lingkungan tidak dimasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam debat publik tahap pertama pasangan calon gubernur (cagub).

Hal itu pun dipertanyakan pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang menilai isu lingkungan mestinya menjadi prioritas KPU Sultra karena berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat.

“KPU belum menjadikan isu lingkungan sebagai isu strategis, penting, dan prioritas. Padahal, masalah lingkungan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sultra Kisran Makati saat ditemui di kantornya, Selasa (3/4).

Menurut dia, isu lingkungan selalu mengemuka ke publik. Sebut saja perkara korupsi Mantan Gubernur Sultra Nur Alam dan kasus dugaan korupsi Mantan Bupati Konawe Utara (Konut) Aswad Sulaiman. Kasus yang membelit dua mantan pejabat ini sama-sama terkait dugaan penerbitan izin usaha pertambangan yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kisran menyebut, data yang diperoleh Walhi, izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan pada beberapa daerah yang memiliki potensi tambang sudah mencapai 498. Data ini diperoleh sejak 2014.

Dari ratusan IUP yang diterbitkan tersebut, ada yang masuk di kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Lalu, untuk perkebunan sawit, jumlahnya itu ada 39 IUP. Ada izin lokasi, izin prinsip maupun berstatus hak guna usaha (HGU).

“Tapi umumnya perusahaan sawit di Sultra belum memiliki HGU, baru hanya 10 beberapa yang memiliki HGU. Luasannya dalam perkebunan sawit berkisar antara 10 ribu hektar (ha) hingga 20 ribu ha per perusahaan,” paparnya.

Sehingga, menurut Kisran, ini cukup merusak lingkungan dan mempengaruhi kesehatan juga daya dukung serta daya tampung lingkungan.

“Belum lagi kita bicara jetty (pelabuhan khusus) jumlahnya ratusan. Ada yang legal dan ada yang ilegal. Nah itu juga luput dari perhatian pemerintah,” katanya.

Kini yang menjadi kekhawatiran, masih kata Kisran, biasanya dalam pesta demokrasi, para investor atau pelaku usaha mendukung calon-calon tertentu atau mendukung semua calon. Umumnya, mereka berinvestasi sebelum pilkada dengan mendanai para kandidat.

“Sebagai kompensasi, tentu potensi sumber daya alam yang ada di Sultra masih menjadi buruan para investor,” terangnya.

Untuk itu, tambahnya, Walhi tetap mendorong KPU Sultra, supaya memasukan isu lingkungan secara resmi di dalam dokumen visi dan misi, serta program para kandidat, baik calon gubernur maupun bupati atau wali kota.

“Karena ini penting, agar masyarakat bisa menjadikan sebagai alat tagih,” tandasnya.

Di tempat terpisah Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengaku, isu lingkungan masuk dalam agenda debat publik tahap dua yang akan dilaksanakan pada 6 Mei 2018.

“Itu kan ada dua kali debat. Karena waktunya terbatas maka debat pertama ini baru materi terkait dengan reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan perizinan,” ujar Hidayatullah melalui sambungan telepon.

Dijelaskannya, pelaksanaan debat publik perdana yang akan digelar besok, kamis (5/4), dibatasi waktu yang hanya 90 menit. Makanya, isu lingkungan akan masuk pada debat tahap dua.

“Debat kedua akan dibahas materi perekonomian, penataan kawasan yang di dalamnya termasuk lingkungan hidup.

Kemudian, kependudukan, serta penegakan hukum termasuk korupsi,” pungkas pria yang akrab disapa Dayat ini. (man/nur)

To Top