Kasuistika

Wakil Ketua DPRD Sultra Adukan Tiga Oknum Samsat Kolaka ke Polda

KENDARI, BKK – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) H Jumarding SE mengadukan tiga oknum anggota polisi, yang pernah bekerja di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kolaka.

Ketiganya yakni dua Mantan Kepala Samsat Kolaka, Komisaris Polisi (Kompol) Muhajir dan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Samsul Bahri. Dan, Brigadir Jamal yang kini bertugas di Samsat Kolaka Utara (Kolut).

Ketiga oknum anggota polisi ini diadukan dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, penggelapan pajak kendaraan bernilai ratusan juta, dan pemalsuan dokumen.

Jumarding mengurai, kasus ini bermula saat dirinya membeli tujuh unit kendaraan bermotor jenis truk.

Tujuh unit mobil bekas ini dibeli dalam dua waktu berbeda. Yaitu, dua unit dibeli pada 2008, sedangkan lima unit dibeli pada 2012.

Sebagai mobil bekas yang dibeli dari tangan orang lain, maka dilakukan balik nama pada tujuh unit mobil tersebut.

Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk dua kendaraan pada 2008 sebesar Rp 70,5 juta.

Sedangkan untuk lima unit mobil yang dibeli 2012, total biaya BBN-KB senilai Rp 231.250.000.

Adapun nilai pajak tahunan pada dua unit mobil Rp 107.316.000, yang dibayarkan selama sembilan tahun, dengan per unit dikenakan Rp 5.962.000.

Sementara, pajak tahunan untuk lima unit mobil senilai Rp 191.950.00. Ini yang dibayar selama lima tahun, dengan per unit dikenakan Rp 7.678.000.

Jumarding mengaku, BBN-KB dua unit tersebut diterima Kompol Muhajir, sedang lima unit lainnya diterima AKP Samsul Bahri.

Sehingga, sebut dia, total pajak tahunan ditambah BBN-KB yang tidak disetor ke kas negara senilai Rp 392.891.000.

Terungkapnya kasus ini, beber Jumarding, bermula saat dirinya hendak membayar pajak tahun secara online ke Samasat Kendari.

“Pembayaran pajak kendaraan yang sudah online, berarti tidak semestinya harus membayar di Samsat Kolaka,” katanya.

Sehingga, pada April 2017, dirinya memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pembayaran di Samsat Kendari.

Namun setelah petugas Samsat Kendari mengkroscek data tujuh unit kendaraan tersebut, ternyata tidak ditemukan karena tidak terdaftar.

“Dan, pada hari itu juga saya klarifikasi dengan Kompol Muhajir, AKP Samsul Bahri, dan Brigadir Jamal, dan mereka mengakui. Dan, pada waktu itu mereka meminta kebijakan saya untuk diberikan kesempatan menyelesaikannya,” tearangnya.

Namun hingga kini, janji tersebut tak kunjung ditepati ketiganya. Pada akhirnya, November 2017, dirinya mengadukan kasus ke Kapolda Sultra.

Dalam surat aduan ini ditembuskan kepada direktur reserse kriminal khusus (dirreskrimsus), direktur resrse kriminal umum (dirreskrimum), serta kepala bidang profesi dan pengamanan (kabidpropam).

“Pengaduan saya ini ada tiga kasus, pertama penyalahgunaan wewenang, kedua penggelapan pajak kendaraan, dan pemalsuan dokumen kendaraan,” tandasnya.

Sayang, hingga kini, dirinya tak kunjung mendapatkan informasi atas perkembangan pengaduannya ini.

“Pada intinya mereka tidak setor pajak itu ke kas negara. Dengan adanya modus seperti ini, kemungkinan korbannya bukan hanya saya, mungkin ada juga orang lain,” pungkas Jumarding,

Di tempat terpisah, Kompol Muhajir membantah tudingan Jumarding tersebut. Dia mengaku, kasus itu sudah selesai.
Dan, telah dicek bahwa nomor polisi (nopol) kendaraan Jumarding itu masih menggunakan yang lama kala itu.

“Nah, dia kira tidak masuk, setelah dicek kan dia masuk. Tidak benar aduan itu, dan bukti penerimaan STNK sudah diterima beliau (Jumarding, red),” tegas Muhajir melalui sambungan telepon.

Dalam kasus ini, ungkap dia, dirinya telah memberikan klarifikasi ke Bidpropam Polda Sultra. Dan, tidak ada masalah karena memang BBN-KB itu terdaftar.

“Tidak ditemukan karena kendaraan pak Haji (Jumarding) sudah ganti nopol. Dia kira masih nopol lama,” tuntas Muhajir. (man/iis)

To Top