KPU RI Instruksikan Penyelenggara di Tingkat Bawah Bekerja Profesional – Berita Kota Kendari Online
Suksesi

KPU RI Instruksikan Penyelenggara di Tingkat Bawah Bekerja Profesional

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menginstruksikan, penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di tingkat bawah untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Intruksi dengan Nomor 265/PW.02.6-SD/05/KPU/III/2018 tgl 7 Maret 2018, disampaikan dalam rangka mencapai visi KPU menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

“Ini demi terwujudnya pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil),” kata Ketua KPU Sultra Hidayatullah, Senin (2/4), mengutip instruksi Ketu KPU RI Arief Budiman.

Hidayatullah membeberkan, hal pokok dalam istruksi ini adalah integritas dan profesionalisme jajaran KPU.

Untuk mewujudkan visi KPU, tambah pria yang akrab disapa Dayat ini, integritas penyelenggara pemilu harus ditingkatkan, dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif, khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.

Dayat menyebut, ada beberapa poin penting yang menjadi instruksi KPU RI terhadap KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) beserta jajaran sekretariatnya.

Poin pertama, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, bekerja secara profesional atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah adanya penyimpangan.

Selanjutnya, poin ketiga yakni menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Sementara poin keempat, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan sesuatu untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan dan hasil pemilihan atau pemilu.

“Untuk terwujudnya hal tersebut di atas diminta selalu melakukan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan, serta melakukan pemantauan terus menerus dalam berbagai kesempatan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu,” ujar Dayat.

Dia berharap, selain dalam bentuk surat, agar instruksi ini disampaikan di semua jenjang penyelenggara dengan menyebarluaskan pada semua alat komunikasi melalui short message service (SMS), WhatsApp (WA), dan lain sebagainya.

“Kami minta kepada ketua,anggota dan sekretaris KPU kabupaten/kota, agar surat tersebut dapat diperbanyak untuk disampaikan kepada semua jenjang penyelenggara sampai dengan tingkat bawah,” pungkas Dayat. (man/nur)

To Top