Beranda

Kemenkumham Siap Bangun LPPA Baru tapi Pemprov Tidak Sediakan Lahan

KENDARI, BKK- Bicara soal Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak (LPPA), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Sofyan menerangkan, pemerintah provinsi (pemprov) telah menyiapkan lahan di Nangananga, namun belakangan muncul permasalahan.

“Lokasi tersebut diklaim sebagai milik warga dan juga dinyatakan masuk zona merah atau kawasan hutan lindung,” ungkap Sofyan.

Ia mengakui, lapas khusus tersebut mendesak untuk segera dibangun, dan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemprov untuk segera menyiapkan lokasi.

Bahkan, beber dia, tiga pekan lalu ia menemui Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Teguh Setyabudi untuk meminta kepastian ketersediaan lahan.

“Saya menghadap ke Pj Gubernur untuk meminta lahan yang lain. Saya tidak meminta 5 hektare, saya hanya minta 1 hektare dan itu cukup untuk membangun LPPA,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan anggaran pembangunan LPPA ke pemerintah pusat sebesar Rp 30 miliar yang akan dicairkan 2018 ini secara bertahap.

Kata dia, ika anggaran itu sudah cair dan lahan belum dipersiapkan oleh pemprov, maka pembangunan LPPA terpaksa dilakukan di samping Lapas Kendari.

”Sampai saat ini respons atau jawaban dari Pj Gubernur dan sekprov belum ada dan kami masih tetap tunggu,” tuturnya.

Pihak Kemenkumham sendiri, aku Sofyan, telah menunggu 13 bulan lamanya untuk penyediaan lahan lapas tersebut, namun pemprov terkesan kurang memberikan dukungan seperti pemerintah di daerah lainnya.

”Jujur, saya juga tidak habis pikir kenapa susah sekali Pemprov Sultra untuk menangani masalah ini. Dalam artian, bukan kami tidak bisa membeli tanah, kami bisa, namun kami dilarang untuk membeli tanah, kita hanya ditugaskan untuk membangun,” sebutnya. (m2/iis)

To Top