Kontraktor Wajib Kembalikan Rp 2,9 Miliar – Berita Kota Kendari Online
Lingkar Sultra

Kontraktor Wajib Kembalikan Rp 2,9 Miliar

RAHA, BKK- Pemerintah Kabupaten Muna mengambil sikap tegas dalam sengkarut proyek Pasar Laino Raha. Setelah mencapai kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Muna, Pemkab pun mengeluarkan ultimatum kepada pihak kontraktor, yaitu PT Bintang Fajar Gumilang, agar mengembalikan jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan dengan total Rp 2,9 miliar ke kas daerah.

Jika pihak rekanan sudah memenuhi kewajibannya itu, termasuk memperbaiki pekerjaan yang belum selesai, maka Pemda Muna baru membayar kewajibannya pada rekanan. Hal ini diungkapkan mantan Kadis Perindag Muna, Achmad Yani usai melakukan pertemuan di Kejari Muna, Selasa kemarin.

“Itu adalah konsekuensi pihak rekanan dan harus dia bayarkan ke Pemkab Muna. Pekerjaan itu kan putus kontrak, maka dia harus membayar 5 persen dari nilai kontrak karena pasar itu tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian pihak rekanan juga harus membayar jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai kontrak. Ya hampir Rp 2,9 miliar harus dibayarkan pihak rekanan ke Pemkab Muna,” katanya.

Sementara Kadis Perindag Muna Drs Sukarman Loke saat dikonfirmasi hal ini mengatakan pihak rekanan harus memenuhi kewajibannya itu kepada Pemkab Muna. “Denda karena keterlambatan pekerjaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak dan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5 persen, harus dibayarkan pihak rekanan kepada Pemkab Muna. Kalau terkait kerusakan atap bangunan pasar sebelum ditempati, itu bukan kesalahan rekanan, tapi karena bencana alam, angin kencang,” katanya.

Selain itu, diakuinya ada 11 titik kerusakan di dalam pasar itu karena ulah oknum yang gajinya belum dibayarkan rekanan. Urusan itu harus pihak rekanan yang menyelesaikannya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muna, Ari Asis mengatakan masalah ini harus dikaji secara teknis lebih dulu. Setelah kajian teknis itu rampung, selanjutnya dilakukan perbaikan bangunan pasar yang rusak yang menjadi tanggungjawab pihak rekanan diselesaikan. Kemudian menyelesaikan kewajiban membayar denda dan jaminan pelaksaan pekerjaan.

“Nanti setelah semua itu selesai, baru kita hitung-hitungan. Apa yang menjadi kewajiban kita dan menjadi kewajiban rekanan,” terang Ari Asis.

Kejaksaan Negeri Muna melalui Kasi Intel Kejari Muna La Ode Abdul Sofyan mengatakan ada konsekuensi hukum yang terjadi dalam kasus tersebut. Dan itu harus diselesaikan oleh pihak rekanan.

Mulai dari denda keterlambatan, jaminan pelaksaan kerja dan kerusakan bangunan akibat kelalaian dari pihak rekanan.

“Kewajiban pihak rekanan ini segera dilaksanakan, tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya. Sesuai aturan karena pekerjaan ini putus kontrak, maka jaminan pelaksaan senilai 5 persen dari nilai kontrak, harus dicairkan. Kemudian denda keterlambatan 1/1000 x 50 hari, nilainya ini sama dengan 5 persen dari total nilai kontrak pekerjaan dengan total Rp 29 miliar. Total yang harus dibayarkan kontraktor ke Pemda Muna Rp 2,9 miliar. Kemudian perusahaan itu diblack list, PPTK-nya sudah ajukan black list,” papar Sofyan.

Dia juga menjelaskan, kewajiban Pemda Muna kepada rekanan baru bisa dipastikan setelah diaudit oleh BPKP Sultra, terutama terkait volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan. “Kewajiban Pemda Muna tentunya membayarkan sisa volume pekerjaan setelah di audit oleh BPKP Sultra. Namun BPKP Sultra waktu itu menyerahkan kepada Inspektorat Muna, untuk melalukan audit. Hasil audit itu volume perkerjaan proyek pasar itu sudah mencapai 94 persen. Tapi kan sudah ada pembayaran sebelum pekerjaan itu diberi kesempatan 50 hari kerja pada rekanan atau diperpanjang,” tambah Sofyan.

Berdasarkan hasil audit Insepektorat Muna, ada sekitar 31 persen volume yang harus dibayarkan Pemda Muna kepada rekanan dengan nilai sekitar Rp 9 miliar. Dana itu sudah disiapkan dalam APBD Muna tahun 2018. (r1/aha)

To Top