Pendidikan

PGRI Sultra: Pengangkatan Guru Honorer jangan Dikaitkan dengan Politik

Ketua PGRI Sultra Dr Abdul Halim Momo. (FOTO SUMARDIN/BKK)

KENDARI, BKK – Rencana pengangkatan guru honorer oleh pemerintah pusat, disambut baik Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr Abdul Halim Momo. Sebab, hal itu merupakan hasil dari bagian perjuangan pihaknya selama ini.

“Perjuangan-perjuangan PGRI selama ini dilakukan juga berkaitan dengan status guru honorer yang lebih baik, baik guru honorer maupun guru honorer K2,” terang Abdul Halim ditemui, Selasa (13/3).

Pengangkatan guru honorer tersebut, katanya, sesutau yang lama ditunggu-tunggu oleh para guru non PNS tersebut. Olehnya, sejak rencana itu diawali dari perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla, PGRI sangat mendukung.

“Kita sudah tahu bersama semenjak pemerintahan Joko Widodo ada penerapan moratorium ASN. Tapi setelah hasil pertemuan Ketum PGRI, Unifah Rosyidi dengan wakil presiden, Jusuf Kalla berjanji akan mengangkat honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 288 ribu orang,” ujarnya.

Namun, ia berharap rencana pengangkatan guru honorer tersebut tidak dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.

Sebagaimana isu yang santer beredar, rencana itu akan disetujui Presiden Joko Widodo demi kepentingan politiknya di pemilihan presiden 2019.

“Bagi kami, khususnya saya sebagai Ketua PGRI Sultra yang penting teman, sahabat kami guru honorer, baik honorer maupun K2 baik di lingkup Kemendikbud, Kemenristekdikti dan semua instansi departemen yang lainnya, yang penting mereka diangkat tidak penting buat kami bahwa ini kepentingan politik. Karena, bagaimana pun mereka telah mengabdikan waktunya tanpa mengharapkan gaji,” pungkasnya. (m1/nur)

To Top