Beranda

Ketua PGRI Sultra: Negara Harus Memberi Perlakuan Khusus

KENDARI, BKK- Guru honorer yang selama ini hanya digaji ratusan ribu per bulan bakal berubah lebih baik, menyusul Presiden Jokowi memberi persetujuan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini.

Kabar ini disambut gembira sekaligus was-was, pasalnya kebanyakan dari para honorer sudah melewati batas umur pengangkatan PNS, sehingga tidak memungkinkan untuk diangkat.

Soal ini, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr Halim Momo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) aagi guru honorer yang sudah melewati batas umur tidak mungkin bisa diusulkan menjadi PNS.

“Padahal, honorer tersebut sudah mengabdi 10 sampai 15 tahun. Memang akan menyalahi aturan,” jelasnya, Selasa (13/3).

Maka dari itu, kata dia, perjuangan PGRI sekarang adalah bagaimana bisa mengubah UU ASN.

“Apakah itu melalui peraturan pemerintah atau UU ASN yang harus diamendemen supaya memungkinkan guru honorer yang sudah melampaui umur menjadi PNS,” paparnya.

Menurut dia, negara tidak bijak kalau honorer yang sudah melampaui umur PNS tidak diusulkan sebagai CPNS 2018, ketika mereka sudah mengabdi begitu lama.

“Negara jangan terkesan habis manis sepah dibuang. Sewaktu mengabdi, mereka digunakan tenaganya. Honorer yang sudah melampaui umur seharuasnya ada perlakuan khusus,” menurutnya.

Terlepas dari itu, ia mewanti-wanti pemangku kepentingan di lingkungam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar tidak bermain-main dengan data guru honorer.

“Karna data itu sudah dimiliki oleh negara dari semua departemen. Jangan sampai ada lagi yang namanya guru honorer bodong dan K-2 bodong,” ancamnya. (m1/iis)

To Top