Aturan Ganjal Istri Asrun Terlibat Kampanye, Tim Berkah akan Konsultasi ke Bawaslu RI – Berita Kota Kendari Online
Suksesi

Aturan Ganjal Istri Asrun Terlibat Kampanye, Tim Berkah akan Konsultasi ke Bawaslu RI

Sri Yastin bersama Asrun usai memilih di TPS saat Pilwali Kendari 15 Februari 2017.

KENDARI, BKK – Keinginan istri Asrun, Sri Yastin untuk terjun langsung dalam kampanye pemilihan gubernur (pilgub) terganjal dengan aturan terkait statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Padahal, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari tersebut, berkeinginan kuat untuk menkampanyekan suaminya sebagai calon gubernur yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sesuai aturan, Sri Yastin bisa saja ikut kampanye calon gubernur dan wakil gubernur tapi syaratnya harus pasif.

Yaitu, tidak boleh menggunakan atribut partai politik atau simbol pencalonan suaminya itu.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Asrun-Hugua (Berkah), Abdurrahman Saleh juga telah mempertanyakan hal itu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra. Hasilnya, bawaslu tetap berpedoman pada aturan bahwa istri Asrun boleh ikut kampanye tapi hanya duduk, diam, tidak boleh menyapa pendukung.

“Ibu Asrun (Sri Yastin, red) bisa mengikuti kampanye dengan syarat harus cuti. Tetapi tidak bisa kampanye, tidak bisa bicara, hanya hadir duduk, diam,” ujar Abdurrahman kepada sejumlah jurnalis, di posko induk pemenangan Asrun-Hugua, Selasa (13/3).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini mengaku sedih dengan adanya aturan yang membatasi istri Asrun tersebut. Sebab, Sri Yastin merupakan salah satu kekuatan untuk memenangkan pasangan Berkah di Pilgub Sultra nanti.

“Kami sedih dengan keputusan ini karena kami sudah kompak, Istri Pak Asrun (Sri Yastin), Istri ADP (Siska Karina Imran), dan anak Pak Asrun (Asrizal Prtama Putra) akan all out untuk mendampingi pak Hugua,” katanya.

Kendati mengahrgai aturan yang ada, ia akan tetap berusaha agar istri Asrun bisa ikut berkampanye. Pihaknya akan segera bersurat dan berkosnsultasi ke Bawaslu RI.

Abdurrahman mengungkapkan, surat tembusan dan rencana konsultasi itu untuk memastikan ada tidaknya terjadinya perbedaan keputusan dengan daerah lain yang juga menjadi peserta Pilkada serentak 2018.

“Itu kita pertanyakan, jangan sampai keputusan di daerah lain bebeda dengan keputusan di sini (Sultra),” tuntas Ketua DPRD Sultra ini. (man/nur)

To Top