Lingkar Sultra

8.724 Hektar Hutan Lindung Dikuasai Masyarakat

BUPATI KONSEL Surunuddin Dangga saat memberikan kata sambutan pada kegiatan sosialisasi persiapan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, di Aula Pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Selasa (13/3).

ANDOOLO, BKK- Dinas Kehutananan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mensosialisasikan persiapan permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Melalui sosialisasi ini, masyarakat yang yang menguasai lahan dalam kawasan hutan lindung bisa mendapatkan jalan keluar.

Sosialisasi yang digelar di Aula Pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) itu dibuka Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Seluruh camat dan kepala desa se-Konsel hadir sebagai pesertanya.

Dalam pertemuan itu terungkap, dari hasil foto satelit, terindikasi lahan hutan lindung yang telah dikuasai masyarakat Konsel seluas 8.724 Ha. Titik-titik penguasaan lahan tersebar pada 55 desa di 13 kecamatan.

Bupati meminta kepada para kepala desa dan camat agar segera mendata fisik lahan yang dimaksud secara kolektif, dan memetakan koordinatnya. Setelah itu, segera laporkan kepada Pemda Konsel.

“Pemda akan membentuk tim verifikator dengan terus melakukan pengawasan, pengendalian, memfalisitasi dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Hasil analisa diteruskan ke tingkat selanjutnya, dalam hal ini gubernur untuk disampaikan kepada kementerian terkait,” jelasnya.

Proses selanjutnya, Pemda akan mengajukan permohonan perubahan batas maksimum tanah yang masuk dalam kawasan hutan, yang mana akan di sertifikatkan sesuai Program Nawacita Presiden RI Jokowi. Adapun seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaiannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.

Olehnya itu, kata dia, masyarakat harus benar-benar memanfaatkan program tersebut dengan aktif melaporkan kepada Kades atau Camat terkait areal lahan yang telah diolah atau ditinggali, karena tidak akan dipungut biaya sepeser pun alias gratis. “Jika ada oknum yang meminta dana pengurusan, agar melaporkan kepada kami dan akan kita tindak tegas oknumnya. Sebab biaya seluruhnya akan ditanggung pemerintah, dengan syarat tidak memperjualbelikan lahan tersebut kepada orang lain,” jelasnya.

Untuk mekanisme pelaporan, Kades dan Camat akan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten. Setelah diverifikasi oleh tim kabupaten yang memastikan lahan tersebut benar-benar ada dan telah diolah atau didiami oleh warga, laporan diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Dan saya tegaskan juga agar Desa dan Camat tidak meminta uang pengurusan kepada warga, jika terjadi maka akan ditindaki hingga diajukan kepada aparat hukum,” tegasnya. (cr13/aha)

To Top