Headline

PT VDNI tidak Memiliki Masalah dengan Masyaraktat Sekitar

General Manager PT VDNI Rudi Rusmadi (kanan) bersama Deputy Branch Manager PT VDNI A Chairillah Wijdan.

KENDARI, BKK – PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) terus berupaya mengakomodir berbagai tuntututan dan hak dari masyarakat sekitar.

Perusahaan yang terletak di Morosi Kabupaten Konawe ini menampik jika terjadi beberapa polemik dengan masyarakat sekitar.

Di mana selama ini PT VDNI dituduh memiliki beberapa persoalan dengan masyarakat setempat. Padahal, realitasnya tidak demikian.

Deputy Branch Manager PT VDNI A Chairillah Wijdan, Sabtu (10/3) menyebut, perusahaan sempat diisukan dilaporkan ke polisi.

“Sebagai suatu koorporasi tidak pernah mendapat laporan atau pengaduan resmi dari pihak manapun, baik terkait dengan CSR (corporate social responsibility) atau limbah perushaan,” ujarnya.

Chairillah membeberkan, menurut isu yang beredar, laporan itu ada karena PT VDNI dituding menggunakan atau memelihara preman.

“Untuk menjaga perusahaan sebagaimana dituduhkan, selama ini pengamanan perusahaan diambil alih langsung sekuriti internal perusahaan dan dibantu personil Direktorat Pamobvit (Pengamanan Objek Vital Polda Sultra,” tegasnya.

Menurtut Chairillah, adapun jika ada tindakan penganiayaan yang terjadi di dalam ataupun di luar perusahaan, itu murni menjadi tanggung jawab pribadi yang bertikai. Bahkan, PT VDNI meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas para pelaku kejahatan.

Berkait dengan realisasi CSR, dia menjelaskan, PT VDNI telah melakukan kerjasama program dengan pihak ketiga dalam hal ini Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari untuk melakukan studi dan desain tentang CSR , khususnya bagi masyarakat di lingkungan kawasan industri.

Hal ini, kata dia, sangat penting mengingat hingga kini belum ada regulasi khusus atau semacam peraturan daerah (perda) yang mengatur secara khusus tentang kewajiban sosial perusahaan di lingkungan Kabupaten Konawe.

“PT VDNI saat ini tinggal menunggu hasil kajian akademis dari UHO Kendari, sebagai pedoman untuk melaksanaan kewajiban sosial perusahaan. Jika regulasi CSR ini sudah ada dan telah disepakati bersama oleh DPRD dan pihak pemerintah setempat, dengan sendirinya PT VDNI siap melaksanakan kewajiban CSR,” terang Chairillah.

Mengenai tuduhan adanya limbah pabrik yang mencemari tambak warga, ini juga sangat tidak benar. Karena, hingga kini PT VDNI belum pernah dipanggil atau menerima pengaduan polisi atas kasus ini.

Seharusnya, kata Chairillah, perlu ada pendapat ahli untuk membuktikan bahwa apakah benar limbah tersebut bersumber dari aktifitas perusahaan, karena bisa saja matinya ikan tambak disebabkan oleh faktor alam itu sendiri.

Selain itu, beber dia, PT VDNI juga dituding menghilangkan 86 sertifikat tanah, dia menjelaskan, sertifikat tanah yang dituntut oleh warga masyarakat saat ini berada dalam penguasaan PT Konawe Putra Propertindo (KPP), bukan pada PT VDNI.

“Sebab saat itu yang melakukan transaksi jual beli atas tanah dimaksud adalah antara PT KPP dengan warga masyarakat itu sendiri, jadi yang bertanggung jawab atas seluruh sertifikat tanah beserta pemecahan sertifikat dimaksud adalah PT KPP,” tegas Chairillah.

Kendati demikian, dia mengaku, pihaknya melakukan langkah persuasif, memediasi serta menghubungi pihak PT KPP untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya kepada warga.

“Informasi yang berkembang dalam masyarakat selama ini seolah-olah memojokan kami PT VDNI, sehingga perlu kami luruskan,” pungkas Chairillah. (adv)

To Top