Pendidikan

Hadapi Pilgub Sultra, Sentimen Kedaerahan Harus Dihentikan

Ketua Korwil ASPIKOM Sultra, La Tifu memberikan plakat cendramata kepada Ketua Umum ASPIKOM Pusat, Heri Budianto, usai kuliah umum di UHO, Senin (5/2). . (FOTO SUMARDIN/BKK)

KENDARI, BKK – Menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) 2018, masyarakat Sultra mesti semakin cerdas melihat dan memilih figur yang tepat untuk memimpin daerahnya. Jangan tergiring dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang justeru akan menimbulkan perpecahan.

Hal itu pun dibahas dalam kuliah umum yang digelar Program Pasca Sarjana Komunikasi Program Studi Administrasi Pembangunan Universitas Halu Oleo (UHO), Senin (5/2), dengan mengangkat tema ‘multikulturalisme sebagai identitas kolektif, kebijakan politik, dan kualitas komunikasi sosial’.

Pemateri dalam kuliah umum tersebut, Heri Budianto mengatakan, calon pemimpin yang paling tepat dipilih masyarakat adalah figur yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Bukan karena satu suku atau pun satu agama, tapi kita melihat calon pemimpin yang memiliki kemampuan, kompetensi, gagasan yang bisa ditawarkan di masyarakat. Itu untuk menekankan politik identitas yang mengarah kepada konflik,” papar Heri, Senin (5/2).

Namun, calon kepala daerah harus memiliki konsep dan gagasan pembangunan yang jelas dan tepat. Dengan demikian, masyarakat memiliki dasar penilaian untuk menentukan calon pemimpinnya ke depan.

“Apalagi di Sultra yang mempunyai 17 kabupaten/kota kepulauan dan daratan, saya kira ketiga pasang calon gubernur ini betul-betul bisa memberikan satu konsep gagasan kepada masyarakat di Sultra, mengapa mereka pantas dipilih dalam pemilihan gubernur,” urai Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat tersebut.

Dikatakannya, berada di daerah dengan berbagai suku, agama dan budaya, sentimen kesukuan mupun kedaeraha harus dihindari. Sebab, hal ini yang melemahkan multikulturalisme tersebut dan membuat politik menjadi tidak sehat.

“Kalau di Sultra sendiri menurut saya masalah agama tidak menjadi masalah, ini yang dikwatirkan sentimen-sentimen kedaerahan dan kesukuan yang harus dihentikan karena sudah mulai mengemuka,” pungkasnya. (m1/nur)

To Top