Bawaslu Tegaskan Tindak ASN Sesuai Aturan – Berita Kota Kendari Online
Suksesi

Bawaslu Tegaskan Tindak ASN Sesuai Aturan

Ilustrasi

KENDARI, BKK – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melalui sambungan telepon genggamnya, Senin (5/2), Hamiruddin menjelaskan, netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) telah memiliki aturan tersendiri. Misalnya, Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ASN, serta peraturan lainnya.

Terbaru, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia tentang ketentuan bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam surat Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari 2018 itu, ASN dibolehkan mendampingi suami atau istrinya, namun dengan beberapa ketentuan.

“Ya kan surat edaran itu belum lama keluar to. Kalau kita, karena itu penafsiran dan pengaturan yang dilakukan instansi yang berwenang untuk mengatur masalah itu, ya kita akan mengikuti aturan itu dalam menerapkan pasal-pasal,” terang Hamiruddin menanggapi surat edaran MenPAN-RB tersebut.

Namun, Hamiruddin tidak menafsirkan bila surat edaran ini menjadi potensi dan ruang ASN untuk terlibat dalam politik praktis.

“Kalau saya tidak bisa menafsir lagi, karena kita melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan, ya itu saja, saya hanya bisa melaksanakan,” katanya.

Kendati demikian, dalam Undang-Undang Pilkada ada yang mengatur tentang ASN serta UU ASN itu sendiri.

“Pada intinya kita di bawaslu akan bertindak sesuai dengan UU Pilkada dan UU ASN,” pungkas hamiruddin.

Sementara itu, berdasarkan surat edaran MenPAN-RB tersebut, ketentuan bagi ASN mendampingi suami atau istrinya yang maju sebagai calon kepala daerah terdiri tiga poin.

Pada poin 1 mengatakan, bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden wakil presiden, dapat mendampingi suami atau istrinya selama tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019, dalam beberapa hal.

Poin satu huruf a, mendampingi suami atau istrinya mendaftaran ke KPU maupun saat pengenalan kepada pers atau masyarakat. Huruf b, menghadiri kegiatan kampanye suami atau istrinya, namun tidak boleh terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut instansinya maupun atribut parpol atau calon kada. Huruf c, foto bersama suami atau istrinya, namun tidak boleh mengikuti simbol tangan/gerakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan.

Poin 2 mengatakan, dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara dan mencegah keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan salah satu palon maka suami atau istrinya wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Selanjutnya, poin 3 menyebutkan, bagi ASN yang dimaksud tidak mematuhi ketentuan sebagaiman tersebut pada poin 1 dan 2, dijatuhkan sanski sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (man/nur)

To Top