Aktualita

Isu Pelantikan Bupati Baru Dinilai Hanya Hoax

Rumbia, BKK – Wacana mengenai adanya isu pelantikan Bupati Bombana baru seperti yang tengah beredar di masyarakat Bombana itu hanyalah hoax (berita bohong).

Hal itu diungkapkan, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana Kalvarios Zamrut bahwa isu itu sama sekali tidak benar adanya.

Pasalnya, kata dia, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) beberapa waktu lalu telah memutuskan bahwa pasangan Tafdil-Johan Salim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih periode 2017-2022 mendatang.

“Isu yang saat ini beredar dimasyarakat itu sama sekali tidak betul. Yang berhak memutuskan PHPU adalah MK, ” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/1).

Ia menambahkan, untuk mengenai isu adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan MK terkait terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Bombana itu sama sekali tidak benar adanya. Pasalnya, kata dia, MA sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara sengeketa PHPU.

“Sesuai aturan perundang-undangan, MA itu sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menangani perkara sengeketa PHPU. Yang mempunyai kewenangan itu hanyalah MK. MA itu hanya menangani persoalan terkait peradilan umum yang didalamnya ada masalah pidana, perdata serta persoalan Tata Usaha Negara (TUN), ” jelasnya.

Dijelaskannya, di Indonesia ini yang berhak memutuskan terkait persoalan PHPU berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang berhak memutuskan suatu perkara PHPU adalah MK.

“Antara MA dan MK itu berbeda Kewenangan. Yang berhak memutuskan suatu perkara sengketa PHPU itu hanyalah MK. Hal itu diperkuat dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, ” tegasnya.

“Yang perlu diketahui itu adalah keputusan MK itu final dan mengikat. Artinya keputusan MK itu adalah keputusan tertinggi, ” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, mengambil salah satu contoh yang terjadi pada kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton beberapa waktu lalu. Yang dimana, kala itu MK dipimpin Akil Mochtar.

Saat itu, kata dia, Akil Mochtar jelas-jelas menerima suap dari salah satu calon kepala daerah saat menangani perkara PHPU Pilkada Buton. Akan tetapi yang terjadi sampai saat ini putusan MK itu sama sekali tidak merubah keputusan itu.

“Kita ambil contoh saja saat Pilkada Buton beberapa waktu lalu. Akil Muchtar saat itu jelas-jelas menerima suap dari salah satu calon. Tetapi yang terjadi saat ini sama sekali tidak merubah keputusan MK. Karena dengan keluarnya putusan MK sudah tidak ada lagi upaya hukum lainnya, ” pungkasnya. (k3/lex)

To Top