BI Larang Penggunaan Bitcoin – Berita Kota Kendari Online
Bisnis & Ekonomi

BI Larang Penggunaan Bitcoin

KENDARI,BKK- Bank Indonesia (BI) menegaskan larangan penggunaan crypyocurrency, termasuk bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sebab, alat pembayaran yang lagi tren di negara Barat tersebut tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman mengatakan, dasar hukum yang berkaitan dengan peringatan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang sah adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah,” kata Agusman yang dikutip dari berita resmi BI, Minggu (14/1)

Ia memandang, pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif.

“Sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) dan juga rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Dapat juga mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat,” ungkap Agusman.

Oleh sebab itu, sebagai otoritas sistem pembayaran, BI melarang seluruh pihak untuk tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

“Seperti pembayaran prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana,” jelasnya.

Agusman kembali menegaskan kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik bank dan lembaga selain bank untuk tidak memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

“BI sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tutup Agusman. (m3/aha)

To Top