Kasuistika

Bawaslu Imbau Masyarakat Tidak Memilih karena Politik Uang

Ilustrasi.

KENDARI, BKK- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau masyarakat Sultra tidak tergoda uang yang ditawarkan untuk mendukung salah satu calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menyebut, Sabtu (13/1), politik uang adalah pemicu terjadinya korupsi.
Ditegaskan, politik uang termasuk kejahatan luar biasa dalam demokrasi, olehnya itu masyarakat harus cerdas agar tidak menerima uang dari salah satu pasangan calon.

Menurut dia, kepala daerah terpilih akan berupaya mengembalikan modalnya dalam dua tahun pertama menjabat. Kemudian, pada tahun ketiga akan mencari keuntungan, sementara di dua tahun akhir menjabat akan mencari modal untuk mencalonkan diri kembali.

‘’Gubernur, bupati dan wali kota yang terpilih karena politik uang, tentunya tidak terlalu fokus memikirkan pembangunan untuk kemajuan daerah, sehingga masyarakat yang akan mendapatkan dampaknya. Karena, mereka (kepala daerah, red) hanya mengejar modal yang sudah dikeluarkan pada saat kempanye agar kembali secepatnya,’’ kata Hamiruddin.

Ia juga mengingatkan, ancaman pidana tidak akan hanya berlaku pada pemberi uang, tapi juga akan penerima uang.
’’Pemberi maupun penerima sama-sama akan dihukum 5 hingga 7 tahun penjara,’’ paparnya.

Dalam pencegahan kasus ini, lanjut dia, jangan hanya dibebankan kepada penyelenggara pilkada, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

‘’Jadi saya harap kepada masyarakat agar berani menolak politik uang. Memilihlah dengan hati nurani, jangan memilih karena sudah ada janji dari paslon,’’ imbuhnya.

Ia pecaya, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas, meskipun sudah diberi uang namun belum tentu memilih calon yang bersangkutan.

‘’Sebab, paslon itu bisa saja tidak terkenal sehingga menggunakan politik uang untuk mendongkrak suaranya, sehingga dia bisa menang pada pilkada tersebut,’’ ucap Hamiruddin. (m2/iis)

To Top