Suksesi

Sepanjang Tahapan Pilgub, Bawaslu Proses 18 Pelanggaran ASN

KENDARI, BKK – Sepanjang tahapan pemilihan gubernur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menangani 18 kasus pelanggaran aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, dalam satu kasus kadang melibatkan dua hingga tujuh ASN.

“Selama tahapan pilgub, termasuk dari kabupaten atau kota, itu sudah 18 kasus yang kita tangani. Ada juga kadang satu kasus itu terdapat dua, tiga, atau sampai tujuh orang,” teranya saat ditemui di Kantor KPU Sultra, Rabu (10/1).
Hamiruddin mengungkapkan, sebagian kasus sudah ada tindak lanjut teguran dari komisi ASN.

“Sebagian juga kita sudah rekomendasikan ke komisi ASN, dan sebagiannya masih dalam proses pengkajian sekarang,” ujarnya.

Masih kata Hamiruddin, sepanjang masa pendaftaran tiga hari, yakni dari 8 hingga 10 Januri 2018, pihaknya hanya menangani satu kasus. Yaitu Sri Yastin, istri Bakal Calon Gubernur Sultra Asrun.

“Kemarin (Selasa, red) kita sudah mengambil keterangan saksi-saksi. Tadi sore yang bersangkutan (Sri Yastin, red) sudah memberikan klarifikasi dalam bentuk tertulis yang dibawa pengacaranya,” ungkapnya.

Hamiruddin menyebut, jika mengacu pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS maupun UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa seluruh PNS dilarang berpolitik praktis.

“Peraturan perundang-undangan itu sudah jelas ada larangan kepada ASN yang ikut pada saat deklarasi ataupun mengantar bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU,” tegasnya.

Sementara, Asrun dengan menanggapi santai Bawaslu Sultra membidik istrinya. Menurut dia, istrinya tidak bersalah mendampinginya.

Sebab, sambung Asrun, dirinya masih berstatus sebagai bakal calon, belum ditetapkan sebagai calon.

“Nda ada pelanggaran, yang dikena aturan itu adalah setelah menjadi calon,” pungkas Asrun saat ditemui usai pengambilan urine di BNNP Sultra, Selasa (9/1). (man/nur)

To Top