Headline

Kejari Muna Tak Hadiri Sidang Prapadilan Perdana

FITRI AZHARI/BERITA KOTA KENDARI
BERI KETERANGAN. Salah satu penasehat hukum Ratna Ningsih, Dahlan Moga memberikan keterangan kepada wartawan usai sidang perdana praperadilan yang diajukan lima tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Muna tahun anggaran 2015, kepada Kejaksaan Negeri Muna, di Pengadilan Negeri Raha, Rabu (10/1).

RAHA,BKK- Sidang perdana prapradilan yang diajukan lima tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Muna tahun 2015, Ratna Ningsih cs terhadap Kejaksaan Negeri Muna, yang digelar di Pengadilan Raha, Rabu (10/1), akhirnya ditunda. Penyebabnya, tak ada pihak Kejari Muna yang hadir.

Hakim tunggal yang memimpin prapradilan, Aldo Adrian Hutapea pun memutuskan untuk menunda sidang tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada 16 Januari mendatang, pukul 09.00.

“Kami menerima surat dari termohon, dalam hal ini Kejari Muna, yang tidak bisa hadir dalam persidangan prapradilan hari ini. Karena pihak termohon ada tugas kedinasan. Jadi pihak termohon akan kita surati kembali untuk hadir pada sidang pada tanggal 16 Januari nantu. Kalau termohon nanti tetap tidak hadir, maka sidang prapradilan ini tetap kita lanjutkan,” kata Aldo Adrian Hutapea di hadapan kuasa hukum Ratna Ningsih Cs, Dahlan Moga dan Muhammad Saleh.

Mendengar keputusan hakim, Dahlan Moga menyayangkannya. Dia menilai Kejari Muna tidak serius menghadapi prapradilan ini.

“Agak kurang relevan kalau alasan tidak hadir karena ada tugas kedinasan. Di Kejari Muna itu kan banyak pegawainya. Biar satu orang kan bisa hadir dalam praperadilan ini. Ini hanya uneg-uneg kami Pak Hakim,” kata Dahlan.

Usai sidang, kepada wartawan Dahlan Moga mengaku sangat kecewa terhadap pihak termohon. Sebab hal ini akan menambah ketidakpastian hukum terhadap kliennya. Dia juga menegaskan praperadilan itu bukan bentuk perlawanan hukum.

“Tapi kita homati keputusan hakim,” kata Dahlan.

Disinggung materi perkara permohonannya, dia menjelaskan terkait proses penetapan tersangka yang tidak ada kerugian negaranya. “Tentu penetapan tersangka itu harus ada kerugian negara. Ini kan kami lihat dalam surat penetapan tersangka, tidak ada kerugian negaranya. Namun di media kami lihat ada kerugian negaranya. Ini kan ada sinyalemen jika Kejaksaan menetapkan sendiri kerugian negara, baru menetapkan tetsangka. Jadi salah satu inti permohonan kami itu penetapkan rersangka tidak sah dan batal demi hukum,” pungkas kuasa hukum Hj Ratna Ningsih cs ini.

Selain Ratna Ningsih yang merupakan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muna, Dahlan juga menjadi penasehat hukum bagi empat tersangka lainnya. Masing-masing La Ode Hasrun (Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah) Muna, La Ode Taslim, mantan Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Muna, dan Idris Gafiruddin (mantan Kepala Kas Daerah DPPKAD Muna).

Di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Badrut Tamam saat dikonfirmasi mengakui ada tugas dinas yang sangat penting sehingga pihaknya tidak bisa menghadiri sidang perdana tersebut. “Kita menerima surat pemberitauan dari PN Raha tentang jadwal sidang Prapradilan itu, pas setelah agenda jaksa untuk sidang di Pengadilan Tipikor Kendari sudah terjadwal duluan, dan itu tidak bisa ditunda,” jelasnya.

“Tetapi Insya Allah tanggal 16 nanti, kami akan hadir. Kami tidak gentar kok hadapi praperadilan itu. Sudah siap semua. Kalau masalah alat bukti, kami sudah miliki lebih dari dua alat bukti,” tambahnya.

Sidang perdana prapradilan antara Ratna Ningsih Cs vs Kejari Muna ini dihadiri puluhan PNS yang semuanya mantan staf Ratna Ningsih waktu masih menjabat menjadi Kadis DPPKAD Muna. Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat, Munarti juga ikut hadir. Munarti sendiri diketahui sebagai ipar dari tersangka Taslim.

Kemudian, hadir pula Ketua Komisi 1 DPRD Muna La Ode Iskandar yang juga saudara dari tersangka La Ode Hasrun. (r1/aha)

To Top