Headline

Pemprov Sebut Nomenklatur APBD Muna Lucu Lucu

RAHA, BKK – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj Isma menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna agar bisa mempertahankan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuanganya tahun 2017, perlu memperbaiki nomenklaturnya dalam menyusun APBD.

“Pada pemerintahan sebelumnya kami pernah menemuka ada 2 kasus lucu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Muna khususnya pada biaya penunjang. Judulnya lucu- lucu. Ada namenklaturnya honor pawang hujan, ada juga judulnya eleminasi anjing gila,” kata Hj Isma saat mendampingi kunjungan kerja Dirjen Bina Keuangan Daerah Depdagri Drs H Syariffudin MSi di Aula Galampano Kantolalo Raha, Selasa (9/1).

Pernyataan Hj Isma tersebut di hadapan Bupati Muna LM Rusman Emba ST, Wakil Bupati Ir H Abdul Malik Ditu MSi, Dirjen Bina Keuangan Daerah Depdagri Drs H Syariffudin MSi, memancing gelak tawa dari ratusan ASN di lingkup Pemda Muna yang hadir dalam kunker Dirjen Bina Keuangan Daerah Depdagri tersebut.

Menurut Isma, di Pemkab Muna sebelumnya banyak kegiatan biaya penunjang, tapi kegiatannya hanya untuk honor.

Dia mencontohkan, ada kegiatan judulnya program pengentasan kemiskinan, tapi isi kegiatannya cuma honor-honor.

“Ada kegiatan namenklaturnya honor pawang hujan. Boleh ada honor pawamg hujan, tapi nomenklaturnya jangan honor pawang hujan,” ujar Isma.

“Ada juga kegiatan judulnya eleminasi anjing gila. Seperti kita nonton akademi dangdut saja pakai kata eleminasi.

Tapi isi kegiatannya cuma honor dan lembur. Inikan lucu-lucu namanya,” tambah Isma yang dikenal tegas soal pengelolaan anggaran.

Makanya dia mengharapkan agar Pemkab Muna segera memperbaikinya sehingga dapat mempertahankan WTP pada lapaoran keuangan tahun 2017.

Dia juga meminta agar Pemkab Muna segera menyiapkan laporan keuangan pada tahun 2017, karena akhir Januari 2018, akan digelar pemeriksaan oleh BPK RI.

“Muna inikan sudah meraih WTP tahun 2016. Meraih itu lebih sulit dari mempertahankan,” ujarnya.

Dikatakan, penilian BPK itu standarisasinya akan naik pada suatu daerah jika sudah meraih WTP. Kalau belum, masih ada toleransi.

Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (KBKAD) Kabupaten Muna, Ari Asis SE MSi mengatakan bahwa Muna optimis akan mempertahankan raihan WTP tahun 2017.

“Kita sudah punya pengalaman tahun lalu begjtu berat perjuangan kita untuk meraih opnini WTP pada tahun 2016. Tapi Alhamdulilah, bisa kita raih,” ujarnya.

Dia menjelaskan, mereka akan berusaha memperbaiki apa yang menjadi rekomendasi BPK nanti seperti masalah aset dan laporan keuangan.(r1/lex)

To Top