Headline

Gubernur dan Satu Bupati Ditahan, Satu Mantan Bupati Tersangka

Nur Alam saat ditahan KPK, Umar Samiun saat ditahan KPK, Rumah Aswad Sulaiman digeledah penyidik KPK, dan penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan di Dinas PU Kota Kendari. (Foto-foto: dok)

Selama tahun 2017, nama Sulawesi Tenggara di kancah nasional naik daun. Tapi sayangnya, bukan karena prestasi, tapi kasus korupsi yang ditangani KPK. Betapa tidak, ada dua kepala daerah dan satu mantan kepala daerah yang berurusan dengan KPK, sehingga menghiasi media-media nasional. Dalam ulasan kilas balik ini, hanya mengangkat kasus korupsi besar yang melibatkan kepala daerah dan ditangani KPK.

Kasus pertama yang paling menghebohkan tentu adalah penetapan Gubernur Nur Alam sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang sejak ditetapkan tersangka pada Oktober 2016, Nur Alam resmi ditahan lembaga anti rasuah pada Rabu (5/7/2017) sekitar pukul 20.00 WIB.

Sebelumnya Nur Alam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekitar pukul 13.00 WIB, didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Usai pemeriksaan Nur Alam mengenakan rompi tahanan, artinya dia menjalani proses penahanan.

“KPK melalukan penahanan terhadap tersangka NA untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK.

Nur Alam saat keluar dari Gedung KPK tidak memberikan sepatah kata pun saat ditanya oleh wartawan.

Nur Alam ditahan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Penyidik KPK menduga Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Berdasarkan perhitungan ahli dari Institut Pertanian Bogor untuk menghitung nilai kerugian lingkungan akibat izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Nur Alam, mencapai Rp 3.359.192.670.950.

Kini kasus Nur Alam sudah memasuki masa persidangan. Bahkan persidangannya sudah memasuki tahapan permintaan keterangan dari saksi-saksi baik yang diajukan Nur Alam maupun jaksa dari KPK.

Samsu Umar Ditahan KPK Sebelum Nur Alam ditahan, Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun terlebih dahulu yang merasakan jeruji besi tahanan KPK. Samsu Umar petugas ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/1/2017) sekitar pukul pukul 17.30 WIB.

Pada Kamis (26/1/2017), Samsu Umar keluar dari dalam gedung KPK sekitar pukul 17.00 WIB. Dia mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Tidak ada keterangan apa pun yang diucapkan oleh Samsu Umar. Dia langsung dibawa dengan mobil menuju ruang tahanan KPK.

“Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SUS (Samsu Umar Abdul Samiun), Bupati Buton, di Bandara di Cengkareng setelah melakukan perjalanan dari Kendari ke Makassar dan ke Jakarta,” kata Febri di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/1) kemarin.

Samsu Umar merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dia diduga memberi suap Rp 2,989 miliar untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, di MK pada 2011.

Setelah melalui beberapakali proses persidangan, akhirnya Umar Samiun divonis 3 tahun 9 bulan penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Samsu juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah itu Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/10/2017).

Samsu dieksekusi setelah putusan hakim terhadapnya berkekuatan hukum tetap.

“Samsu Umar dieksekusi ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor No. 83/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 September 2017,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis.

Samsu Umar terbukti menyuap Hakim Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar dalam gugatan sengketa pilkada.

Samsu Umar memberikan uang tersebut kepada Akil untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton Tahun 2011.

Samsu terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mantan Bupati Konut Tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka.

Aswad diduga menerima suap dan merugikan keuangan negara terkait izin tambang di Konawe Utara.

“Menetapkan ASW selaku pejabat Bupati 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Menurut Saut, Aswad diduga menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

Selain itu, perbuatan Aswad diduga telah menyebabkan kerugian negara.

Aswad disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, Aswad disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah jadi terasangka, Penyidik KPK kemudian memeriksa mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman (ASW) sebagai tersangka.

Pemeriksaan kali ini, Selasa (17/10/2017) merupakan pemeriksaan perdana Aswad Sulaiman sebagai tersangka.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK menggali ‎terkait dengan kebutuhan permintaan keterangan tentang dokumen perizinan tambang.

Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 2,7 triliun. Kasus kedua, Aswad diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan sebesar Rp 13 miliar. Uang itu diterima Aswad selama menjabat sebagai bupati Konawe Utara 2007-2009.

Terkait kasus ini, hingga saat ini Aswad Sulaiman masih bebas, menunggu perkembangan pemeriksaan kasusnya.
KPK Peirksa Pemkot

Kasus terakhir yang juga cukup menghebohkan publik Sultra adalah turunnya Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan pemeriksaan di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kantor PDAM Kota Kendari, Kamis (13/7/2017).

Kedatangan tiga petugas KPK itu sontak membuat kaget staf di Dinas PU dan kantor PDAM Kendari. Tim KPK itu terdiri dari tiga orang, dua orang pria dan satu orang perempuan.

Penyidik lembaga anti-rasuah itu tiba di kantor dinas PU Kendari sekitar pukul 12.45 Wita dengan mengendarai mobil Avanza berwarna silver nomor polisi DT 1045 BA.

Ketiga penyidik KPK itu berpakaian batik, kameja berwarna merah muda dan kameja warna abu-abu dengan memakai ID card bertuliskan “KPK”.

Di kantor Dinas PU Kendari, tim KPK ini diterima langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Cipta Karya Dinas PU Kota Kendari Yohanis Tulak di ruang rapat kantor itu. Tim KPK hanya 30 menit berada di kantor Dinas PU Kota Kendari yang beralamat di Jalan Abunawas, Kecamatan Kadia.

Ditanyai tujuan kedatangan mereka di Kantor Dinas PU Kota Kendari, salah satu penyidik KPK menjawab hanya sebatas jalan-jalan.

“Kalau soal perkaranya saya tidak bisa bicara. Silakan tanya ke pusat,” ucap salah seorang petugas KPK sebelum meninggalkan kantor Dinas PU Kendari.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PU Kota Kendari, Yohanis Tulak saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa tujuan penyidik KPK hanya menanyakan dan meminta konfirmasi terkait penyertaan modal di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kendari pada tahun 2011 sebesar Rp 3 miliar.

Pertemuan itu berlangsung singkat karena Kepala Dinas PU Faisal Alhabsy tidak berada di tempat.

Sesuai identitas Tim KPK itu, lanjut Yohanis, ketiga utusan KPK itu merupakan bagian penerimaan pengaduan masyarakat.

Sementara di kantor PDAM Kota Kendari, petugas KPK diterima oleh Direktur PDAM, Daming.

Namun hingga saat ini, penyidikan kasus ini menjadi kabur, belum ada kejelasan hasil penyidikannya. (lex/dari berbagai sumber)

To Top