Headline

Pilkada di Sultra Kategori Rawan

Hamiruddin Udu

KENADRI, BKK – Masuknya wilaya Sultra sebagai salah satu daerah rawan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada, membuat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sultra, semakin intens melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran pilkada.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/12) mengatakan, berdasarkan data indeks kerawanan pilkada (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu RI, pada momentum Pilkada 2018 mendatang, Sultra masuk pada kategori rawan pelanggaran dengan tingkat koefisien 2,81 atau kerawanan sedang.

“Jumlah tersebut, mendekati kategori rawan sesunggunya dengan koefisien 3,0. Maka, untuk meminimalisir hal itu, kami di Bawaslu Sultra telah melakukan upaya-upaya pencegahan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, langkah pencegahan yang dilakukan saat ini, yaitu membuat satuan tugas (satgas) netralitas PNS, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif diseluruh wilayah Sultra, membangun kerjasama dengan pramuka, dan membentuk pojok pengawasan.

“Langka tersebut penting, sebab tingginya tingkat pelanggaran pilkada dipicu oleh variabel integritas penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara,” jelasnya.

Lebih lanjut Hamiruddin memaparkan, satgas netralitas PNS yang dibentuk melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan dan pemerintah provinsi dengan tugas mensosialisasikan kepada seluruh ASN agar dalam pilkada nanti bersikap netral, sebab jika melanggar ada sanksi tegas yang menanti.

“Yang paling penting dari pembentukan satgas ini adalah adanya langkah bersama yang dilakukan semua pihak untuk mencegah terjadi pelanggaran ditingkat ASN,” paparnya.

Terkait sosialisasi pengawasan partisipatif, sasarannya untuk meningkatkan partisipasih pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya dan meningkatkan partisipasih masyarakat dalam mencegah pelanggaran.

“Hal ini, serupa dengan tujuan kita melakukan kerjasama dengan pramuka yaitu untuk meningkatkan tingkat partisipasih pemilih dalam memilih, juga agar mereka berpartisipasih mencegah pelanggaran dengan melaporkan adanya indikasi pelanggaran kepada kami,” tambahnya.

Sedangkan sasaran pembentukan pojok pengawasan, masih kata dia, yaitu agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan aturan main dalam momentum Pilkada. Pojok pengawasan ini sendiri yaitu merupakan wadah atau tempat yang disipakan bawsalu lengkap dengan fasilitas internet, buku, meja, kursi dan kopi untuk masyarakat yang ingin mengakses aturan main pilkada.

“Saat ini, pojok pengawasan baru ada di kantor Bawaslu, tetapi kedepan kita akan dorong disetiap panwaslu kabupaten kota untuk membuatnya juga, sehingga masyarakat bisa lebih tahu aturan main pilkada,” pungkasnya.(cr5/lex)

To Top