Headline

Ketua Dewan Pers Warning Media Soal Pagar Api

Ketua Dewan Pers (tengah) Yosep Adi Prasetyo diapit akademisi dan jurnalis saat membacakan deklarasi pers sehat pilkada damai di Kendari, Jumat (1/12/2017) malam.

KENDARI, BKK – Ketua Dewan Pers Indonesia, Yosep Adi Prasetyo mengingatkan media massa lokal di Sultra agar menjaga pagar api (fire wall) dalam pemberitaan menjelang pilkada 2018 dan pemilu 2019.

“Harus jelas batasan mana berita, mana berita berbayar atau advertorial. Berkaitan dengan berita pilkada, hasil pantauan kami banyak media lokal selalu mencampur adukkan antara berita (news) dengan advertorial,” kata Yosep Adi Prasetyo pada acara release hasil indeks kemerdekaan pers (IKP) dan deklarasi Pers Sehat Pilkada Damai di salah satu warkop di Kendari, Jumat (1/12) malam.

Yosep menjelaskan, media harus tetap menjaga independesi dalam pemberitaannya, tidak boleh mengaitkan berita dengan adanya iklan atau advertorial.

“Media harus menegakkan independensi dalam pemberitaan, media tidak boleh menjadi kendaraan bagi partai politik atau calon tertentu”, tambah Yosep.

Yosep juga menjelaskan, soal sembilan elemen jurnalis, yakni jurnalisme itu mengejar kebenaran (truth), komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik, disiplin menjalankan verifikasi, , independen terhadap sumber berita, dan harus menjadi pemantau kekuasaan.

Selain itu menyediakan forum bagi masyarakat, berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan (nyambung), menjaga agar berita proporsional, dan mengutamakan hati nurani.

“Jadi loyalitas media itu bukan pada pemasang iklan, tetapi kepada publik,” tegasnya.

Deklarasi Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, memandu deklarasi “Pers Sehat Pilkada Damai” yang diikuti komunitas pers, akademisi dan unsur masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menjaga profesionalitas dan independensi pers dalam rangka Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Ada enam butir yang disampaikan dalam deklarasi tersebut; pertama, bertekad menjaga roh dan nilai-nilai luhur pers Indonesia dengan cara menjaga independensi ruang redaksi dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik untuk mewujudkan jurnalisme yang sehat demi kepentingan masyarakat luas.

Kedua, bertekad mewujudkan suasana teduh menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dengan mengantrakan masyarakat untuk dapat memilih para pemimpin yang terbaik sesuai pilihan dan hati nurani masing-masing.

Ketiga, meneguhkan kembali batasan “pagar api” yang membedakan secara tegas antara berita dengan iklan atau advetorial.

Keempat, menolak pemuatan semua bentuk pernyataan orang dan berita-berita yang memuat kebencian, SARA, serta menghancurkan kredibilitas setiap calon yang akan maju dalam pemilihan umum kepala daerah.

Kelima, menolak semua bentuk hoax dan model kampanye negatif.

Keenam, mengawal dan membantu terselenggaranya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 secara jujur dan berkualitas agar masyarakat bisa menentukan pilihannya terkait calon terbaik yang bisa memimpin dan memajukan daerah maupun Indonesia.

Dalam pengantar deklarasi, Yosep mengungkapkan bahwa sejak Pemilu 2014 dan Pilkada 2017 telah membawa Indonesia dalam situasi yang memprihatinkan dan berada di ambang perpecahan.

“Demokrasi yang berkembang ternyata hanya demokrasi politik, belum menyentuh demokrasi substansial.

Sedangkan politik yang berkembang saat ini justru politik yang tidak bisa diterima oleh etik dan norma publik serta cenderung mempertontonkan akrobatik politik yang kotor dan kekuasaan yang koruptif,” ucap Yosep.

Menyikapi kondisi demikian, katanya, maka pers perlu memiliki tanggung jawab dan tidak justru berperan sekadar menjadi penabuh gendang yang kian menimbulkan kegaduhan politik.

Dalam deklarasi tersebut, unsur pers yang hadir diantaranya adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Zainal, Pemimpin Redaksi Harian Berita Kota Kendari Jumwal Shaleh, Direktur SultraKini.com M Djufri Rachim, dan puluhan jurnalis di Kota Kendari.

Sedangkan unsur akademisi diantaranya adalah Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Univerasitas Halu Oleo Prof. Dr. Eka Suaib, Drs La Dupai, MS (dosen senior ilmu komunikasi yang juga mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UHO), Sumadi Dilla (Ketua Jurusan Jurnalistik FISIP UHO), Harnina Ridwan, S.Sos, M.Si (Sekjur Jurnalistik FISIP UHO), Dr Zulfia Larisu MSi (Ketua Prodi Administrasi Pembangunan PPs UHO), dan sejumlah dosen lainnya. (mk9/mk6/m1)

To Top