Headline

10 Daerah di Sultra Kategori Sangat Rawan

Ilustrasi

KENDARI, BKK – Kepolisian Daerah (Polda) Sultra telah memetakan kondisi wilayah di Sultra baik menjelang hingga pelaksanaan pemilu umum serentak 2019 mendatang.

Jajaran Polda Sultra khususnya Subdit I Bidang Politik Diretorat Intelejen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Sultra, telah mengklasifikasi daerah di Sultra dalam kategori aman, Rawan I dan Rawan II.

“Seluruh wilayah Sultra kita petakkan menjadi tiga klasifikasi yaitu kategori aman, rawan I dan rawan II. Tujuannya, untuk memudahkan kita dalam melakukan pengamanan,” kata Kasubdit I Bidang Politik, Diretorat Intelejen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Sultra, AKBP Selphanus Eko.

Dia menegaskan, kategori Rawan I adalah rawan, sedangkan rawan II adalah sangat rawan.

Dia merinci ada 10 daerah yang masuk kategori sangat rawan meliputi Kota Kendari, Konawe, Kolaka, Baubau, Muna, Muna Barat, Buton, Kolaka Utara, Buteng dan Butur.

Sedangkan yang masuk kategori daerah rawan I yakni Buton Selatan, Bombana, Konsel, Konut, Konkep, Wakatobi dan Koltim.

Ia menjelaskan, klasifikasi wilayah ini masuk pada kategori aman, rawan I dan rawan II dilihat berdasarkan tingkat kerawanan TPSnya berdasarkan pemilu sebelumnya. Sehingga, ada beberapa daerah yang masuk pada tiga kategori yang dimaskud atau juga hanya masuk pada satu kategori saja.

“Untuk wilayah Kota Kendari misalnya, berdasarkan klasifikasi tadi, dia masuk pada tiga kategori, sama halnya dengan Kota Baubau dan wakatobi,” jelasnya.

Lebih rinci, Eko memaparkan, pada klasifikasi rawan I indikataor pendukunnya yaitu dilihat dari indikator letak geografis yang luas dan merupakan wilaha kepulauan, kemudian faktor demografis atau penyebaran penduduk yang tidak merata serta berdasarkan historis konfilk.

Sedangkan kategori rawan II dilihat dari indikator historis konflik yang pernah terjadi, kondisi berdasarkan karakter masyarakat yang muda bereaksi, kondisi berdasarkan kesukuan dalam arti sempit dan permasalahan atau konflik yang dibawah pasangan calon.

Dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada momentum pemilu tersebut Polda Sultra rencananya akan menurunkan sekitar 6.715 aparat keamanan.

Jumlah tersebut akan disebar di seluruh wilayah Sultra dan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai klasifikasi tingkat kerawanan wilayah dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Nantinya dalam pengamanan tiap TPS yang ada di Sultra, penempatan dua Polri dan empat linmas untuk mengawasi dua TPS menunjukan kategori rawan I, sedangkan penempatan dua Polri empat linmas untuk satu TPS merupakan kategori rawan II dan penempatan dua Polri empat linmas untuk empat TPS merupakan kategori aman.

“Dengan strategi ini, kami berharap Pemilu kedepan bisa berjalan dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.

Dia meminta jajaran penyelenggara agar benar-benar mempersipkan secara matang dalam pelaksanaan Pemilu mendatang agar masalah yang pernah terjadi tidak terulang lagi.

Dia mencontohkan pada pilkada 2015 lalu di Wakatobi, ada salah satu TPS ditempat di pinggir pantai tanpa fasilitas yang memadai. Tiba-tiba datang hujan disertai angin kencang. Akhirnya petugas TPS langsung mengumpulkan kartu suara begitu saja.

“Coba kita bayangkan apa yang terjadi dengan kertas suara itu. Tidak bisa dijamin lagi, kutuhannya,” katanya.

Dia juga menambahkan, Ketua KPU Butur, Suhuzu pernah membawa peti suara ke Kota Kendari tanpa pengawalan kepolisian.

Dia menyebutkan, situasi yang paling rawan pada pemilu 2019 mendatang dimulai saat kampanye hingga perhitungan suara.

Pada saat kampanye, kata Eko, biasanya kerawanan terjadi karena antara pendukung saling ejek sehingga menimbulkan ketersinggungan.

Sedangkan pada saat perhitungan suara, terjadinya kerawanan karena biasanya terjadinya kehilangan suara caleg.

“Entah siapa yang melakukan itu, tapi faktanya ada seperti itu,” ujar Eko.

Apalagi, katanya, dalam pemilu 2019 mendatang dilaksanakan serentak antara pileg dan pilpres, sehingga proses perhitungan akan berlangsung lama, bahkan hingga tengah malam.

“Bayangkan berapa parpol peserta pemilu. Lalu masing-masing parpol berapa calegnya. Ini memakan waktu lama perhitungannya. Berbeda dengan pilkada yang hanya dua atau tiga calon,” ujarnya.(Cr5/lex)

To Top