Nur Alam Tolak Dakwaan Jaksa KPK – Berita Kota Kendari Online
Headline

Nur Alam Tolak Dakwaan Jaksa KPK

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam kembali menjalani proses persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/11). Foto: Hariman Kaimuddin/fajar

JAKARTA, BKK – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam kembali menjalani proses persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Kali ini agenda persidangan yakni mendengarkan eksepsi atau keberatan Nur Alam atas dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) pekan lalu.

Dalam persidangan itu Nur Alam mengajukan beberapa poin keberatan dihadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Diah Siti Basariah.

Kuasa hukum Nur Alam menyampaikan beberapa poin keberatan. Dikatakan, Nur Alam hanya mengeluarkan izin untuk PT AHB dan tidak menerima apapun dari pihak PT Billy Indonesia seperti yang dibacakan dalam dakwaan.

“Menurut kami dakwaan jaksa salah alamat dan sangat merugikan terdakwa. terdakwa tidak pernah menerima gratifikasi apapun baik dari PT Billy Indonesia maupun PT AHB,” kata kuasa hukum Nur Alam.

Mengenai adanya kerugian negara hingga mencapai angka triliunan rupiah, kuasa hukum menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dibebankan kepada seorang gubernur, melainkan yang harus menanggungnya adalah perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan.

Sementara, mengenai penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sebelumnya pernah dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) beberapa tahun silam dan hasilnya gugatan tersebut ditolak.

“Dengan demikian secara otomatis mengesahkan IUP yang oleh KPK dijadikan salah satu poin untuk menjerat Nur Alam,” tukasnya.

Kuasa hukum Nur Alam meminta agar Pengadilan Tipikor membatalkan perkara Nur Alam berdasarkan surat dakwaan nomor DAK-74/24/11/2017 tanggal 10 November 2017. Alasannya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Jakarta pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

“Dakwaan penuntut umum telah menunjuk Kendari atau Sulawesi Tenggara sebagai locus delictie. Maka seharusnya pengadilan yang berwenang memeriksa perkara Nur Alam adalah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kota Kendari, bukan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Didi Supriyanto selaku Kuasa Hukum Nur Alam saat membacakan eksepsi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Diah Siti Basariah.

Alasan lain yakni, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) 77 orang saksi yang sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sebagian besar bertempat tinggal atau berdomisili di Sulawesi Tenggara atau masuk dalam wilayah Pengadilan Tipikor Kota Kendari. Dengan rincian, Sulawesi Tenggar (36 saksi), Sulawesi Selatan (2 saksi), Kalimantan Selatan (1 saksi), Banten (4 saksi), Jawa Barat (5 saksi), Bali (2 saksi), Jawa Timur (2 saksi) dan DKI Jakarta (25 saksi).

“Dalam hal berkenaan dengan izin IUP Provinsi Sulawesi Tenggara maka berdasarkan dakwaan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi-saksi yang bekerja di Pemprov Sulawesi Tenggara yang seluruhnya tinggal di Sulawesi Tenggara,” sambungnya.

Selanjutnya mengenai kerugian negara. Dalam dakwaan JPU KPK, tindakan Nur Alam bersama dengan Burhanuddin selaku Kepala Dinas ESDM Sultra dan Widdi Aswindi mengakibatkan kerugian negara yang diperoleh dari dua instansi berbeda adalah sebesar Rp. 4.325.130.590.137 atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 1.596.385.454.137.

“Dari adanya perbedaan besaran kerugian negara tersebut terlihat jelas bahwa JPU tidak cermat bahkan ragu-ragu dalam merumuskan adanya dalil kerugian negara. Padahal dalam menentukan kerugian negara harus nyata dan pasti. Sehingga hasil perhitungan kerugian negara oleh JPU dianggap tidak sah,” tegasnya.

Anehnya lagi, dalam dakwaan JPU menyebutkan bahwa Nur Alam diduga menerima uang dari Richcorp International, Ltd sebesar USD 4,5 Juta yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 40.268.792.850 dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Nur Alam.

“Namun, faktanya berdasarkan berkas perkara Nur Alam, ternyata pihak Richcorp International, Ltd yang menurut JPU adalah sebagai pihak pemberi tidak dijadikan saksi, baik oleh penyidik maupun oleh JPU,” ujarnya.

Sementara itu, JPU KPK, Afni Carolina berpendapat bahwa sidang harus tetap digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Alasannya, sebagian saksi yang akan dihadirkan nanti posisinya lebih dekat dengan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dibandingkan dengan Pengadilan Tipikor Kendari.

“Kami tetap seperti dakwaan. Sekarang kalau 25 saksi misalnya di Jakarta saja seperti yang disebutkan oleh kuasa hukum, yang disekitarnya itu lebih dekat kemana, ikut kemana? Dan domain siapa untuk menghadirkan saksi-saksi? Dalam berkas kan tidak semuanya akan dihadirkan. Nanti kami akan jawab senin depan,” singkatnya.

Nur Alam didakwa dengan tiga pasal. Pertama, Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban JPU KPK atas keberatan dari pihak Nur Alam akan digelar pada Senin (4/12) pukul 14.00 WIB. (Hrm/Fajar)

To Top