Headline

Kesal, Sopir Taksi Konvensional Sandera Pengemudi Grab

Puluhan sopir taksi konvensional sedang mengerumini dan mengempiskan ban mobil angkutan online. (FOTO:KASMAN/BKK)

KENDARI, BKK – Puluhan sopir taksi konvensional melakukan aksi mogok di Pelataran Eks MTQ Kendari, Senin (27/11).
Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes penolakan beroperasinya angkutan berbasis aplikasi, yakni Grab.

Dalam aksi tersebut, puluhan sopir taksi sempat menyandera sebuah kendaraan roda empat jenis Honda Jazz bernomor polisi DT 1397 KE.

Mobil tersebut yang dikemudikan seorang wanita ini diketahui sebagai salah satu transportasi yang bekerja untuk Grab. Kekesalan sopir taksi berkahir pada pengempisan ban mobil.

Pengemudi sempat diminta turun, namun menolak. Untungnya, pihak kepolsian bisa menetralkan situasi.

Hingga akhirnya, pengemudi taksi konvensional membiarkan taksi online tersebut pergi dengan kondisi ban kempis.

Ketua Perwakilan Sopir Taksi Azis mengaku, Grab diketahui beroperasi melalui aplikasi. Mereka hanya berpura-pura sebagai penumpang, dan mencoba memesan lewat aplikasi android.

Lalu, Grab diarahkan untuk menjemput tepat di Depan Tugu Religi Eks MTQ Kendari.

“Kami sudah sampaikan, kami menolak transportasi secara online yang mulai menjamur di Kota Kendari,” kata Azis.

Menurut dia, Grab mengabaikan kesepakan dalam pertemuan pada salah satu rumah makan di Kota Kendari.

Dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (22/11) itu, Grab masih dilarang untuk beroperasi sebelum vendor memiliki izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Jadi dalam pertemuan itu, transportasi online masih dilarang untuk beroperasi di Kota Kendari. Tetapi setelah kami cek ternyata masih beroperasi,” kesalnya, ujar Azis dengan nada kesal.

Pengemudi Ade Taksi ini mengancam, jika Grab masih ditemukan beroperasi maka pihaknya tidak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Seluruh transportasi online untuk tidak beroperasi lagi. Kami meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan kami,” tuntas Azis.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina menegaskan, angkutan yang bekerja sama dengan Grab harus memiliki izin operasi dari pemprov.

Grab selaku penyedia aplikasi tidak boleh merekrut orang perorang. Tapi Grab hanya boleh merekrut vendor atau perhimpunan angkutan minimal lima orang, dan harus memiliki izin dari Pemprov Sultra.

“Disyaratkan bahwa mobil itu harus berhimpun dalam koperasi. Dan, Grab tidak boleh mengelola mobil-mobil itu.

Yang mengelola perhimpunan, itu adalah koperasi. Namun, sebelum perhimpunan beroperasi harusnya memiliki izin dari kita (Dinas Perhubungan Sultra, red),” terangnya.

Hado mengakui, secara nasional Grab sudah memiliki izin sebagai pengusaha aplikasi. Hanya saja, Grab bukan sebagai operator dari pada perhimpunan itu.

“Grab seharusnya belum beraktivitas, karena vendor itu harus memiliki izin operasi. Maksudnya dia harus berhenti dulu sambil menunggu izin. Dia (vendor) belum punya izin itu,” pungkasnya. (man/lex)

To Top