Dugaan Korupsi Kasatpol PP Sultra, Kejati Masih Tunggu Audit – Berita Kota Kendari Online
Kasuistika

Dugaan Korupsi Kasatpol PP Sultra, Kejati Masih Tunggu Audit

KENDARI, BKK – Kasus dugaan korupsi dana dekonsentrasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2015 diisyaratkan bisa naik ke tahap penyidikan.

Hanya saja, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra masih harus menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kasus ini sudah ditangani pidsus (pidana khusus). Belum bisa naik ke penyidikan karena masih menunggu audit,” terang Kepala Seksi Pnerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkumhumas) Kejati Sultra Jenes Mamangkey, Senin (27/11).

Dia mengakui, sedianya kasus ini sudah bisa naik status dari penyelidikan ke tahap penyidikan, namun karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghilangkan kata dapat dalam Pasal 1 Undang-Undan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penanganannya harus benar-benar memiliki kerugian negara.

“Dengan adanya putusan MK itu maka harus ada kerugian negara dulu, baru bisa kita tingkatkan ke penyidikan,” tegas Janes.

Diberitakan, Kepala Satpol PP Sultra Bustam dilaporkan Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik dan Keadilan (LPKP-K) Indonesia pada 15 Mei 2017.

LPKP-K Indonesia menemukan adanya indikasi surat pertanggungjawaban fiktif yang sengaja dibuat pihak Satpol PP Sultra.

LPKP-K Indonesia menyebut, menemukan adanya dugaan kerugian negara sebanyak dari pengadaan seragam pataka dan pakaian dinas lapangan (PDL) anggota Pol PP Sultra, yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra.

Seharusnya, berjumlah PDL berjumlah 60 pasang setelan, namun hanya terdapat tiga setelan saja. Bahkan, dana untuk pengadaan baju PDL, malah dialihkan ke pakaian dinas harian (PDH) yang harganya jauh lebih murah. (man)

To Top