DPRD Tuding Proyek Penimbunan GOR Muncul Mendadak – Berita Kota Kendari Online
Lingkar Sultra

DPRD Tuding Proyek Penimbunan GOR Muncul Mendadak

MANSIRAL USMAN/BERITA KOTA KENDARI
SUASANA sidang paripurna penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2017, di Gedung DPRD Kolaka Utara, Senin (27/11).

LASUSUA, BKK- Proyek penimbunan lokasi pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), menjadi sorotan dalam sidang paripurna penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2017, di Gedung DPRD Kolaka Utara, Senin (27/11). Pasalnya proyek dengan nilai Rp 2 miliar ini diduga muncul tiba-tiba alias tanpa sepengetahuan DPRD.

Masalah ini disuarakan Ketua Fraksi Golkar, Kanna. “Setelah kami mempelajari KUA PPAS APBD tahun 2018 yang disodorkan Pemda, Fraksi Golkar menerima namun ada beberapa catatan penting agar menjadi evaluasi,” katanya.

Salah satu yang dimaksud Kanna tidak lain proyek penimbunan lokasi pembangunan GOR. Sepengetahuan Kanna, anggaran proyek ini tidak pernah dibahas di dewan, namun tiba-tiba muncul dalam dokumen KUA-PPAS.

“Kami telah bertemu dengan semua anggota badan anggaran (Banggar). Termasuk Ketua Banggar untuk membicarakan proyek penimbunan GOR. Hasilnya proyek ini tidak pernah melalui pembahasan di dewan,” ujar Kanna.

Yang mengherankan, proyek yang sama sudah pernah dibiayai pada APBD 2015 lalu dengan anggaran Rp 15 miliar. Selain itu, Kanna menegaskan, sebelumnya telah disepakati bahwa pada anggaran perubahan tidak boleh lagi ada proyek beranggaran besar. APBD-P 2017 hanya membiayai program penunjukan langsung (PL) dengan nilai di bawah Rp 200 juta.

“Kalau Fraksi Golkar ditanya, apakah setuju proyek penimbunan ini, maka jawabannya pasti tidak setuju. Saya pastikan fraksi kami akan menolak,” katanya.

Fraksi PAN juga menguatkan penegasan Fraksi Partai Golkar. Melalui juru bicaranya Tasrim, pihaknya mengingatkan agar kesepakatan yang dibahas melalui sidang paripurna merupakan kesepakatan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum.

“Jangan main-main dengan kesepakatan paripurna. Ini merupakan pelanggaran Perda dan bisa timbuk masalah hukum,” jelas Tasrim.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kolut, Mukramin membantah proyek penimbunan GOR ini muncul secara tiba-tiba. Dia meyakinkan anggaran proyek itu sudah melalui proses pembahasan di DPRD.

“Kami siap dipanggil melalui hearing agar masalah ini tidak menjadi polemik yang bisa menghambat proyek ini,” kata Mukramin tanpa mau merinci lebih lanjut. (cr11/aha)

To Top