Headline

Pungli di Kelurahan, Mahasiswa ‘Serbu’ DPRD

Puluhan mahasiswa melakukan demonstrasi di gedung DPRD Baubau menyoal pungli di Kelurahan Bukti Wolio, Senin (13/11). FOTO: ADNAN/BKK

BAUBAU, BKK – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Pemerhati Rakyat berunjuk rasa di Kantor DPRD Baubau, Senin (13/11). Mereka mempertanyakan upaya DPRD terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) lurah Bukit Wolio Indah dalam pengurusan sertifikat tanah.

Koordinator lapangan, Dalman dalam orasi menyebut, Lurah Bukit Wolio Indah, Seniwati meminta uang sebesar Rp 800.000 untuk pengurusan pendaftaran sertifikat tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Dalam aturan menurutnya, masyarakat hanya dibebankan biaya Rp 300.000.

Dalman menyebut, pernah mengadukan hal itu ke DPRD Baubau, Senin (16/11). Namun hingga kini mereka belum pernah dipanggil untuk dipertanyakan kasus itu. Demonstran menuding DPRD Baubau tidak transparan dan terkesan membiarkan laporan mereka. Demonstran mengklaim memiliki bukti pembayaran atau kwitansi Rp 800.000 yang diterima Lurah.

“Jadi kedatangan kami untuk mempertanyakan sejauh mana laporan kami itu ditindaklanjuti,” tuturnya.

Anggota DPRD Baubau, Fajar Ishak Daeng Jaya yang menerima demonstran berjanji meminta pimpinan mengagendakan laporan itu dalam rapat badan musyawarah atau rapat gabungan komisi dalam waktu dekat. Fajar menyebut, laporan demonstran sudah ditindaklanjuti, namun saat itu lurah Bukit Wolio Indah tidak hadir.

“Ya kita akan rapat bersama dengan lurah, camat, pertanahan, dan mahasiswa. Nanti kita sampaikan kalau sudah mau rapat,” ungkapnya.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Lurah Bukit Wolio Indah, Seniwati membantah tudingan itu. Pengurusan sertifikat tanah melalui Prona sesuai SK Menteri hanya dibebankan Rp 350.000. Selama ini tidak ada masyarakat yang datang keberatan atau mengadukan hal itu. Dia juga memiliki bukti pembukuan pembayaran itu.

“Waktu itu memang ada yang satu dua orang, tapi mereka tidak punya surat tanah, sehingga dia kasi saya lebih, mungkin yang itu,” tuturnya mengingat-ngingat.

Yang jelas menurut Seniwati, dia dan pihak kelurahan tidak pernah meminta diatas ketentuan untuk pengurusan hal itu. Seniwati mengaku siap jika nanti dipanggil DPRD Baubau untuk mengklarifikasi tudingan demonstran. Isu itu menurutnya sengaja dibuat-buat, sehingga tersebar ke masyarakat.

“Kalaupun ada yang mengatakan seperti itu, saya hanya bisa serahkan ke yang maha kuasa siapa yang benar dan siapa yang salah,” tutupnya. (cr7/lex)

To Top