Bisnis & Ekonomi

Tenaga Pemerintah Non ASN Wajib Dapat BPJS Ketenagakerjaan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sultra La Uno (kanan) menyaksikan salah satu kepala daerah menandatangani kerja sama jaminan sosial. (NIRWAN/BKK)

KENDARI, BKK – Pegawai pemerintah non aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Tenggara (SUltra) belum seluruhnya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sultra La Uno mengungkapkan, dari 17 kabupaten atau kota, baru Pemerintah Kabupaten Bombana yang sudah menjalankan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pemerintah non ASN.

Lebih dari 1.742 tenaga non ASN sudah menikmatinya sejak Januari 2017.

Sementara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kota Baubau, dan Kabupaten Buton Selatan (Busel) sudah mendaftar tapi baru dianggarkan apada APBD perubahan.

“Tapi komitmen para bupati pada 2018 nanti, perangkat desa serta masyarakat yang rentan dengan resiko akan menganggarkannya. Tentu anggaran itu berasal dari anggaran APBDmurni daerah masing-masing, bahkan untuk perangkat desa itu bisa dianggarkan lewat ADD,” papar Uno Kamis (9/11).

Menurut dia, masih banyak pihak yang belum memahami jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebab, masih banyak yang berfikir jika sudah terdaftar di BPJS Kesehatan maka tidak perlu lagi mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, sambung Uno, fungsi BPJS Kesehatan itu hanya apabila sakit. Dan, apabila terjadi resiko kecelakaan serta kematian, itu tidak bisa dikafer oleh BPJS Kesehatan.

“Harapan kami tenaga non ASN dan aparatur desa harus terkafer ke kami dalam waktu dekat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Uno mengatakan, untuk memberikan pemahaman terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, pihaknya mengundang semua kepala daerah kabupaten atau kota. (cr6/man)

To Top