Headline

Fraksi DPRD Muna Rame-rame Soroti Pemda

Bupati Muna LM Rusman Emba menyerahkan dokumen APBD-P 2017 kepada Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini. Foto: Fitri/BKK

RAHA, BKK – Semua fraksi di DPRD Muna menyoroti kinerja jajaran pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai lambat dalam menyusun dokumen APBD Perubahan 2017, sehingga penyerahannya juga kepada DPRD terlambat.

Ada enam fraksi di DPRD Muna yang kompak menyoroti kinerja eksekutif, yakni Fraksi Golkar, PDIP, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Hanura, PAN dan Fraksi Gerindra.

“Kita sudah mendapat teguran keras dari Pemprov Sultra karena paling terlambat membahas APBD P tahun 2017.

Kedepan kami minta agar pihak eksekutif dapat menyelesaikan masalah penyusunan APBD dan APBD P, harus tepat waktu,” kata Darmin dari Fraksi Gerindra dalam sidang paripurna tingkat I tentang pembahasan APBD P tahun 2017 yang berlangsung di gedung DPRD Muna, Selasa (7/11) .

Sorotan tajam juga datang dari Fraksi Partai Golkar. Melalui juru bicaranya, La Usa Umele mengatakan pembahasan APBD P tahun ini paling buruk dari tahun senelumnnya.

“Ini kemunduran bukannya kemajuan. Harusnya kita sudah membahas APBD tahun 2018 sekarang, bukan APBD P. Kami minta pada eksekutif hal ini tidak terulang lagi kedepan,” kata katanya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Kebangkitan Nasional yang disampaikan La Ode Gamuna. Menurutnya, dalam penyusunan APBD itu harus diperhatikan hal-hal yang urgensi dan perioritas.

“Harus ada keselarasan antara belanja, pendapatan dan penganggarannya. Demikian pula dengan kegiatan fisik dan non fisik, harus rampung tepat waktu dan tidak boleh menyeberang tahun,” harapnya.

Sementara itu Fraksi Hanura juga memyoroti soal penyerahan KUA PPAS yang terlambat. “Kedepan penyerahan KUA PPAS jangan lagi terlambat seperti ini. Agar penetapan APBD P tidak terlambat. Kami minta agar Bupati Muna juga memgevaluasi kenerja para SKPD-nya, agar penyusunan APBD P tidak terlambat,” kata Irwan.

Seakan tidak mau kalah dengan fraksi lain, Fraksi PAN yang dibacakan La Sanusi, Fraksi Madani yang dibacakan Awal Hisabu dan Fraksi PDIP yang dibacakan La Ode Iskandar, juga menyoroti pedas soal keterlambatan pihak eksekutif, dalam penyerahan.

“Imbas dari semua ini dewan tidak bisa bekerja maksimal, mengawal perubahan APBD P karena kasep waktu. Kita patut merefleksikan 14 bulan kepemimpinan Bupati Muna LM Rusman Emba ST dan Ir H Abdul Malik Ditu MSi.

Apakah mereka sudah memjalankan amanah rakyat,” kata La Ode Iskandar dari Fraksi PDIP.

Menanggapi sorotan bertubi-tubi dati hampir semua fraksi yang ada di DPRD Muna kecuali Fraksi Demokrat, Bupati Muna mengatakan, keterlambatan penyusunan APBD P bukan karena persoalan person-person, tapi ada regulasi dari pusat yang berubah.

“Permendagri memang menyebutkan 3 bulan sebelumnya pembahasan APBD P harus rampung. Tapi di satu sisi Kemenkeu mengeluarkan surat edaran tentang pemotongam DAU sekitar 5 persen,” katanya.

Menurutnya, dengan pemotongan DAU menggangu program-program yang sudah dianggarkan dalam APBD P tahun 1027. Proses ini membuat jajaran Pemkab Muna kelabakan dengan kebijakan ini.

“Mau tidak mau kita harus mengubah program yang mana yang harus kita hilangkan,” kata Bupati Muna ini menanggapi sorotan penyusunan APBP P dark fraksi fraksi.

Rusman juga mengatakan penyebab keterlambatan penyusunan APBP P lainnya karena adanya permintan mendesak dari SMI yang awalnya meminta pembayaran utang pembangunan RS Modern pada tahun 2018,. Tetapi tiba tiba ada surat dari Kemenkeu yang memaksa kita untuk membayar sebesar 14 M dalam APBP P tahun 2017.

Kemudian katanya pembahasan APBN yang agak terlambat.

” Kita menunggu tunggakan DAK tahun 2017, tidak mungkin kita dahului dari penetapan APBN.jadi ada program program yang masuk dalam APBN tapi belum masuk dalam APBD kita. Ini mamang semua masalah, hingga kita harus melakukan penyesuian penyesuaian,” pungkas Bupati Muna ini.

Pantauan koran ini pada akhirnya 8 fraksi yang ada di DPRD Muna menerima APBP P untuk dibahas pada sidang selanjutmya. Penyerahan APBP P ini juga sempat tertunda hampir 4 jam dari jadwal awal pukul 09.00 hingga pukul 12.00 Wita, karena dokumen belum rampung difoto copy.

Sidang paripurna pembahasan APBP P tingkat I ini dihadiri Bupati Muna LM Rusman Emba ST dan dipimpin Ketia DPRD Muna Mukmin Naini dan Wakil Ketua La Ode Diiyrun serta dihadiri 22 anggota dewan dari total 30 anggota DPRD Muna. Hadir pula para kepala SKPD, Forkompinda dan undangan lainnya. Hingga berita ini diturunkan pukul 15.30, sidang pembahasan APBP P masih berlangsung. (r1/lex)

To Top