Headline

Perlu Ada Pembagian Peran Jelas Antara Provinsi dan Kabupaten

Wakil Bupati Konsel Arsalim Arifin SE MSi saat membuka kegiatan Sosialisasi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Andoolo, BKK – Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus melakukan peningkatan di bidang pembangunan konstruksi melalui sosialisasi Undang-undang Nomor 2 tahun 2017, tentang jasa konstruksi, Senin (6/11), bertempat pada salah satu hotel di Kota Kendari.

Sosialisasi yang diselenggarakan Dinas PU dan Tata Ruang Bidang Jasa Konstruksi Konsel tersebut, dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Konsel, Dr H Arsalim Arifin SE MSi, didampingi Assisten I Bidang Pemerintahan Setda Konsel, Ir H Agusalim MSi, Assisten II, Saala ST MSi.

Sosialisasi bertemakan “Peran Jasa Konstruksi dan Pembinaan Mitra Kerja di Daerah Menuju Kemandirian dan Keunggulan Konstruksi Di Indonesia” turut dihadiri pula oleh Kepala Balai Jakon Wilayah VI Makassar, Ir Faisal Lukman MT, Kabid Jakon Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan TR Prov Sultra, H Didi Ardisyah ST MM, Ketua LPJK Prov Sultra Buhardiman ST MS, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Konsel Antawirya SE, Kasi Intel Kejari Konsel, Ramadhan SH MH, dan para Kadis maupun Kepala Bagian terkait lingkup Pemda Konsel, termasuk Ketua Asosiasi Pengusaha dan Konstruksi se Konsel.

Wakil Bupati Konsel mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan upaya bersama dalam melakukan kerja nyata, untuk membangun Konsel dibidang konstruksi dan membuka wawasan semua stakeholder, guna menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompetitif, berkualitas, dan berdaya saing.

“Ditetapkannya UU ini maka kita dituntut bisa bersaing dengan para pekerja asing, apalagi memasuki era masyarakat ekonomi Asean (MEA) arus TKA tak terbendung, sehingga kita harus berbenah dan memiliki sertifikat kompetensi kerja yang bisa di gunakan di dalam maupun luar negeri,” ujar Arsalim

Dia melanjutkan, hal itu juga sesuai dengan Inpres agar mempercepat sertifikasi pekerja konstruksi, mulai dari pusat hingga ke daerah, dengan tujuan bagaimana meningkatkan SDM yang bermuara demi peningkatan mutu hasil kerja.

Serta memberikan kepastian hukum ditengah aduan masyarakat, tanpa menghalangi proses pelaksanaan proyek.

Selain itu juga, lanjut Arsalim, UU ini mengatur perlu adanya pembagian peran yang lebih jelas antara provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan jasa konstruksi, termasuk peran masyarakat dalam pengawasan maupun pelaksanaan jasa tersebut.

Dalam kesempatan itu juga, Arsalim melaporkan kepada Kepala Balai Besar Wil VI Makassar, yang berkenan hadir dalam kegiatan sosialiasi tersebut bahwa permasalahan saat ini adalah dihadapkan pada kendala pembangunan konstruksi jalan raya.

“Salah satunya, pembagian wewenang pembangunan jalan, yang mana jalan nasional sudah tidak ada masalah, tapi permasalahannya jalan kabupaten yang menghubungkan jalan nasional tersebut yang tidak memadai. Karena wewenang kabupaten masih terbatas, sehingga mempengaruhi percepatan pembangunan di daerah, jadi diharapkan bisa meneruskan permasalahan tersebut ke tingkat atas agar ada solusi terbaik,” lapor Arsalim kepada Ka Balai Besar Jakon Wil VI Makassar.

Arsalim menuturkan, untuk pengusaha lokal setempat, pihaknya akan tetap melakukan pemberdayaan, sehingga pendapatan lokal bisa naik dan sejahtera dengan syarat memiliki sertifikasi.

“Contoh pemberian proyek penunjukan langsung (PL) diberikan kepada para pengusaha muda, ini juga sejalan dengan visi misi Pemda Konsel untuk menciptakan wirausahawan dan entrepreneur baru,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, mantan Kepala Bappeda Konsel ini mengingatkan kepada para peserta sosialisasi agar memahami setiap materi yang di sampaikan, sehingga melahirkan penyelenggara konstruksi bersertifikat yang terampil dan memiliki daya saing tinggi, sehingga bisa berkontribusi positif terhadap pencapaian visi misi dan rencana strategis Pemda Konsel mewujudkan Desa Maju Konsel Hebat

Kesempatan itu pula, Kadis PU dan Tata Ruang Konsel, H Ichsan Porosi ST MTP mengatakan, sosialisasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang UU Konstruksi baru, dan menjawab tantangan perubahan jasa konstruksi yang sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi bersifat terbuka menuju industri konstruksi berkelanjutan, serta mensertifikasi para penyelenggara konstruksi Konsel, sehingga bisa berdaya saing, memberikan manfaat kepada pelaku dan masyarakat, serta membantu meningkatkan pembangunan di wilayah Konsel khususnya, Indonesia umumnya.

“Jasa konstruksi ini tidak lagi berorientasi hanya kepada urusan bidang PU saja, tetapi mencakup seluruh sektor penyelenggara pekerjaan konstruksi mulai dari pusat hingga ke daerah,” tutupnya.

Ketua panitia kegiatan, Kabid Jakon Dinas PU dan TR Konsel, Achmas M Diyah STMPW menjelaskan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi peraturan dan menyelenggarakan forum sosialisasi UU No 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi di daerah yang terbagi dalam dua sesi yakni paparan materi dan diskusi tanya jawab

“Adapun jumlah peserta kurang lebih 120 orang, meliputi Tim pembina jasa konstruksi, satker dan PPK, Asosiasi Badan Usaha, para rekanan yang jalankan proyek fisik di Konsel. Untuk sumber dana pembiayaan sosialisasi ini dari APBD melalui DPA Dinas PU dan TR Konsel TA 2017,” tutupnya.(cr13/lex)

To Top