Suksesi

Panwaslu “Endus” Calon PPK dan PPS dari Parpol

Ilustrasi

RAHA,BKK – Perekrutan calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan KPU Muna, dipantau ketat oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

Dari hasil pemantauan itu pun, Panwaslu Muna mendeteksi beberapa calon PPK terindikasi sebagai pengurus partai politik (parpol).

“Kita sudah identifilkasi nama mereka. Dalam waktu dekat ini, kami akan laporkan ke KPU Muna nama-nama peserta PPK yang berstatus sebagai pengurus parpol baru tersebut,” terang Ketua Panwaslu Muna Al Abzal Naim SP MSi pada koran ini, Rabu (1/11).

Meskipun tidak menyebutkan nama calon PPK yang dimaksud, namun ia mengungkapkan peserta yang masih lolos ke tahapan seleksi itu berjumlah tiga orang.

” Nama-namanya nanti akan kami sampaikan di KPU saja,” ujarnya.

Selain pengurus parpol, beberapa calon PPK dan PPS yang lolos seleksi adalah perangkat desa dan PNS.

Dikatakannya, memang tidak ada aturan yang mengikat perangkat desa atau PNS masuk menjadi anggota PPK dan PPS. Namun, hal-hal seperti ini patut untuk dipertimbangkan oleh KPU Kabupaten Muna.

“Patut diragukan indepedensi para perangkat desa dan PNS untuk menjadi penyelenggara pemilu. Berkaca pada pemilu sebelumnya yang namanya aparat desa dan PNS, mereka pasti ikut pimpinannya,” tuturnya.

Khusus PNS, lanjutnya, bila tetap diloloskan menjadi anggota PPK dan PPS maka harus ada izin atasannya yaitu sekretaris daerah (sekda). Kalau dia guru SD atau SMP izinnya dari sekda atau bupati. Kalau guru SMA, izinnya ke Pemprov Sultra.

“Saya juga dapat bocoran ada Plt kades daftar sebagai PPK dan ibu desanya juga daftat di PPK, tapi saya tidak perlu sebutkan dari desa mana,” pungkasnya. (r1/nur)

To Top