Beranda

Ribuan Tenaga Kerja dari Cina di Sultra Ilegal

Ilustrasi

KENDARI, BKK- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat sebanyak 14 perusahaan di Bumi Anoa pekerjanya didominasi tenaga kerja asing (TKA) yang tidak mempunyai Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

”Dari 14 perusahaan yang beropersi di Sultra, sampai September, TKA yang memiliki surat IMTA sebanyak 1.032 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 974, perempuan 58. Itu semua 98 persen berasal dari negara Cina,” beber Kepala Disnakertrans Sultra Saemu Alwy, Rabu (1/11).

Ia menegaskan, Disnakertrans hanya mempunyai kewenangan mengawasi perusahaan yang mempekerjakan TKA, pihaknya tidak mempunyai kewenangan mengawasi personal orang asing.

“Yang mempunyai kewenangan itu adalah Imigrasi,” terangnya.

Ia melanjutkan, pihaknya mempunyai tenaga pengawas ketenagakerjaan yang setiap saat diterjunkan untuk pemeriksaan di lapangan.

“Bahwa pada Januari 2017 kami pernah melakukan pemeriksaan di suatu perusahan, yaitu PT Virtu, dan kami temukan tidak mempunyai IMTA sebanyak 846 orang. Sesuai kewenangan kami untuk mengeluarkan surat perintah agar mengeluarkan orang asing yang tidak mempunyai IMTA,” katanya.

Menurut dia, harusnya kalau koordinasi bagus, pihak Imigrasi langsung menjemput yang bersangkutan untuk segera dideportasi.

“Tapi kami tidak bisa memaksa pihak Imigrasi,” ujarnya.

Kemudian, pada April 2017 lalu, Disnakertrans kembali menerjunkan tim ke PT Virtu, dan ditemukan ada 480 orang yang tidak mempunyai IMTA.

“Dan kami juga mengeluarkan surat perintah untuk mengeluarkan TKA yang bekerja di perusahaan itu. Kemudian September 2017, kami masih temukan 210 orang yang tidak mempunyai IMTA,” bebernya.

Masih kata dia, kejadian ini sudah dilaporkan ke Kementerian Nakertrans.

Selain itu, sambung Kadisnakertrans Sultra, ada masalah yang dihadapi pihaknya, yaitu perusahaan yang mempekerjakan orang asing ini, tuannya ada di Jakarta, sedangkan di Kendari hanya kantor-kantor kecil.

Bila Disnakertrans meminta mereka datang menjelasakan berkait keberadaan orang asing tersebut, yang datang hanya satu dua orang.

”Pada saat kita mepertanyakan PT Vertu, terkait mempekerjakan TKA di perusahaannya, alasannya mereka sudah mengajukan berkas tersebut di pihak terkait, tapi prosesnya terlambat,” kutipnya.

“Mereka juga terikat dengan investor pihak penyedia pabrik, yang mana ada kontrak yang sudah ditentukan waktunya. Kalau tidak selesai tepat waktu akan berisiko terhadap penyedia pabrik tersebut, sehingga hampir semua tenaga kerjanya adalah orang Cina,” kata Saemu Alwy. (m2/iis)

To Top