Lingkar Sultra

Massa Tuntut Putusan Sengketa Pilkades Tumbutumbu Jaya Dianulir

HUSAIN/BERITA KOTA KENDARI
MASSA Gerakan Masyarakat Pemerhati Pilkades Aman dan Adil saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Konkep, Rabu (1/11). Mereka menuntut Bupati Konkep untuk menganulir keputusan Panitia Penyelesaian Sengketa Pilkades Desa Tumbutumbu Jaya yang dinilai tidak berimbang.

LANGARA, BKK– Ratusan warga yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Pemerhati Pilkades Aman dan Adil menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Konkep, Rabu (1/11). Mereka menuntut agar Bupati Konkep, Amrullah menganulir keputusan Panitia Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang menolak gugatan sengketa pilkades Desa Tumbutumbu Jaya.

“Banyak kecurangan yang terjadi di Pilkades Konkep khususnya di Desa Tumbutumbu Jaya. Ini memiliki bukti yang sangat kuat dan sangat fatal. Salah satunya ada pemilih siluman yang menyalurkan hak pilih padahal tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, jadi tidak ada alasan bagi Panitia Penyelesaian Sengketa dan Dinas PMD selaku dinas terkait secara teknis untuk menolak gugatan sengketa Pilkades Desa Tumbu Tumbu Jaya,” teriak Jafrin, dalam orasinya.

Jika tuntutan mereka tidak diindahkan lanjut Jafrin, dalam waktu dekat akan melakukan aksi susulan dengan jumlah massa yang lebih banyak.

“Kami belum puas dengan kesimpulan aksi hari ini, kami ingin berbicara langsung dengan Bupati. Kami ingin bertatap muka langsung dengan orang nomor satu di Konkep, untuk memastikan tuntutan kami diterima, kami akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Konkep, Andi Muhammad Lutfi didampingi Sekda Konkep, H Cecep Trisnajayadi dan Kadis PMD Konkep, Jamhur Umirlan saat menerima perwakilan masa aksi mengatakan, keputusan panitia penyelesaian sengketa tidak akan diubah karena sudah ditetapkan dan dianggap sudah sesuai aturan.

“Keputusan ini tidak mungkin kita batalkan. Kalau memang tidak puas saya kira ada jalur lain yang bisa ditempuh misalnya PTUN, silahkan tempuh jalur itu, yang jelas berdasarkan informasi dari Dinas PMD, tidak ada celah untuk kita batalkan keputusan penolakan gugatan ini,” katanya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas PMD Konkep, Jamhur Umirlan menjelaskan, hampir semua gugatan yang dipersoalkan para pengguat adalah masalah tahapan pelaksanaan Pilkades, bukan proses pelaksanaan Pilkades. Dan itu tidak bisa diproses.

“Rata-rata poin gugatan yang dipermasalahkan adalah tahapan bukan proses pemilihan dan ini tidak bisa kita proses karena sudah diatur dalam Perbup,” katanya. (cr9/aha)

To Top