Kasuistika

Polda “Takut” Hadapi Praperadilan Arwin Kadaka

Sidang praperadilan Arwin Kadaka tidak dihadiri pihak termohon, yakni penyidik Polda Sultra. (FOTO:IST)

KENDARI, BKK – Upaya hukum praperadilan LM Arwin Kadaka gugur di tengah jalan. Pasalnya, perkara dugaan korupsi pencetakan sawah Kabupaten Muna 2012 ini telah memasuki sidang pokok perkara.

Kuasa Hukum LM Arwin Kadaka, H Abidin Ramli SH MH, menyayangkan adanya langkah Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi (Sultra) yang tidak memberikan kesempatan kepada tersangka mengajukan upaya praperadilan.

Menurut dia, keengganan tidak mau menghadapi praperadilan terlihat dari pihak polda yang tidak datang pada sidang awal gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Senin (30/10).

Kemudian, penyidik langsung melimpahkan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II ke jaksaan pada Senin (23/10).

Lalu, sebut Abidin, sehari setelahnya yakni Selasa (24/10), jaksa melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari.

Padahal, ungkap dia, gugatan praperadilan kliennya diregister di pengadilan pada Kamis (19/10), dan telah ditetapkan hakim tunggal dan jadwal sidang perdana, yaitu kemarin (Senin, red).

“Secara hukum, tidak ada lagi ranah hukum untuk kita mengajukan praperadilan. Karena dua institusi (kepolisian dan kejaksaan) telah melakukan pelimpahan,” ujarnya Abidin dengan nada sedikit kecewa.

Dia menilai, gerak cepat kepolisian dan kejaksaan itu sebagai cara untuk menggugurkan praperadilan.

Abidin mengapresiasi pelimpahan pokok perkara yang cepat tersebut, bahkan itu merupakan perkara korupsi tercepat di Indonesia. Namun, dia mengingatkan, agar kasus lain juga dipercepat.

“Mudah-mudahan tidak hanya kasus ini yang dipercepat, namun terhadap berkas perkara yang lain juga sebaiknya jangan disimpan perkaranya,” imbuhnya.

Menurut dia, seharusnya pihak kepolisian tidak menganggap praperadilan sebagai momok. Tapi harus diberikan ruang untuk tersangka melakukan upaya hukum.

“Ini (praperadilan) untuk menguji di pengadilan, apakah benar penetapan tersangka dan penahan klien kami memenuhi syarat hukum atau tidak. Kita ingin mengetahui alat bukti mana yang menjadi dasar kepolisian,” tandasnya.

Abidin menuturkan, sebelum praperadilan kliennya digugurkan hakim maka pihaknya langsung mencabut praperadilan tersebut pada sidang perdana. Dan, selanjutnya, pihaknya siap menghadapi pokok perkara yang disidangkan hari ini (Selasa, red).

“Kami sebagai kuasa hukum pemohon Arwin Kadaka, dari awal kami sudah berpendapat bahwa penetapan tersangka dan penahan tidak prosedural,” tegasnya.

Dengan demikian, Abidin meyakini, kliennya akan bebas. Karena penetapan sebagai tersangka dan penahanan terkesan dipaksakan.

“Kita ajukan praperadilan saat itu karena berkas perkara masih dalam kewenangan penyidik Polda Sultra,” pungkasnya. (man/iis)

To Top