Lingkar Sultra

Guru Honorer di Konsel akan Digaji Rp 2 Juta

IST
BUPATI Konsel, Surunuddin Dangga saat membuka pertemuan dengan seluruh kepala sekolah, pengawas dan jajaran dinas pendidikan, di Aula Kantor Bupati Konsel, Senin (16/10). Pertemuan ini membahas isu-isu strategi di bidang pendidikan pada 2018 nanti.

Surunuddin: Kalau WTP Berhasil Dipertahankan

BKK, ANDOOLO – Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga berjanji meningkatkan kesejahteraan para guru honor sesuai dengan Upah Minimum Provinsi atau sekitar Rp 2 juta per bulan. Namun itu ada syaratnya.

Syarat pertama, Pemkab Konsel harus bisa kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada 2018. Dalam hal ini, seluruh elemen yang terkait dengan dinas pendidikan, tentu harus aktif membantu meraih WTP tersebut.

Berbicara dalam rapat mengenai hasil audit BPK lingkup dinas pendidikan, Senin (16/10), Bupati Konsel menekankan dirinya sangat fokus menyelesaikan berbagai masalah di dalam dinas pendidikan. Terutama keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dinas pendidikan dengan hasil yang telah dicapai.

“Peningkatan penghasilan guru, apakah seimbang dengan peningkatan mutu pendidikan kita? Termasuk tingkat pemahaman, kualitas dan kompetensi Kepsek, pengawas dan tenaga pengajar mengenai tugas pokok dan fungsinya secara mendetail,” paparnya.

“Sehingga saya tegaskan mulai 2018, tidak ada lagi penyelenggara pendidikan tidak mengerti tugasnya. Seperti laporan BPK ada pengawas tidak paham tugasnya, dan menganggap jabatan pengawas jabatan kurang produktif, padahal tidak. Sesuai PP No 18, kita perjuangkan UPTD Diknas di setiap kecamatan tetap ada, tapi hingga kini belum ada jawabannya. Jadi solusinya sambil menunggu kepastian tersebut adalah memberdayakan para pengawas, dan ditugaskan merata di setiap sekolah dengan selalu membuat laporan kegiatan termasuk Kepseknya,” tambah bupati.

Surunuddin juga menargetkan di Januari 2018 nanti, kinerja pengajar, Kepsek dan pengawas sudah sesuai PP No 11 Tahun 2017 bahwa minimal 20 jam ASN harus di tingkatkan kapasitasnya. “Kedepan pengangkatan pengawas dan Kepsek tidak asal tunjuk lagi, tapi harus melalui seleksi dan memiliki kapasitas serta sesuai kriteria yang berlaku,” katanya.

Bupati juga menunjukkan sikap tegas terkait permintaan pindah. Mulai sekarang, kata dia, setiap mutasi atau perpindahan tenaga pengajar tidak bisa lagi hanya berbekal nota tugas dari kepala dinas, sekolah dan BKD. Tapi harus berdasarkan SK Bupati. Bupati berjanji akan menjatuhkan sanksi, baik pemohon maupun pemberi izin, jika melanggar kebijakan itu.

“Mulai hari ini kita akan data sesuai fakta jumlah tenaga pengajar di setiap sekolah, karena data kita saat ini tidak sesuai dengan yang ada di BKD, Diknas dan sekolah bersangkutan. Lain yang kerja, lain yang terima gaji,” ujarnya

Terkait gaji honorer yang disinggung di awal, Bupati sudah menyiapkan anggarannya. Namun untuk mencapai gaji sesuai UMP, ada syaratnya. Yakni diseleksi oleh LPMP dan minimal dua tahun mengajar di sekolahnya. Jika memenuhi persyaratan, yang bersangkutan sudah bisa mendapatkan SK gaji.

“Tes di LPMP kita biayai dan tidak ada uang pendaftaran biaya tes,” katanya.

Seleksi di LPMP akan dimulai pada November, untuk mempercepat pemerataan guru di Konsel. Karena itu, seleksi diutamakan bagi guru honor yang juga warga lokal, agar tidak ada lagi alasan malas berkantor.

“Selanjutnya ketika ada pengangkatan PNS, mereka akan diprioritaskan. Jangan baru honor terangkat PNS, yang lama tidak terakomodir,” katanya

Lebih jauh, Surunuddin mengatakan bahwa agar Kadis jangan sibuk dengan urusan administrasi, sehingga lupa dengan turun ke lapangan. Kondisi seperti itu bisa membuat banyak program tidak berjalan karena kurangnya pengawasan langsung.

Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan adanya perubahan alur dana BOS. Jika sebelumnya anggaran diturunkan dari pemerintah provinsi langsung ke rekening sekolah, sekarang masuk kas daerah terus ke rekening sekolah. Itu karena Bupati diminta bertanggungjawab.

“Apalagi saat ini kita status predikat Opini WTP, WTP wajib dipertahankan. Jadi saya harap tidak ada sekolah yang terlambat membuat laporan dana BOSnya. Jika ada yang telat akan dikenakan sanksi. Jangan sampai hanya karena satu sekolah telat laporannya, berdampak terhadap status WTP kita. Jadi apapun itu harus kita jaga dan kembangkan predikat WTP tersebut,” tegasnya.

Di samping itu, sertifikasi guru di Konsel juga masih dianggap bermasalah. Menurut hasil audit BPK, kata dia, guru sudah terima dananya tapi tidak ada absensinya. Ini tentu sangat fatal. Dalam artian, jika itu benar maka guru bersangkutan wajib melakukan pengembalian dananya.

“Jadi jangan anggap sepele masalah pembuatan laporan,” ujarnya

Mantan Ketua DPRD Konsel ini mengatakan, rencana kerja di bidang pendidikan tahun 2018 sudah harus dilakukan secara mendetail. “Akan kita petakan setiap permasalahan di sekolah, baik tenaga pengajar maupun infrastruktur sekolah, mulai dari kursi, meja dan bangunan serta untuk masalah pembelian dan pengadaan aset harus dibuatkan laporannya dengan sebenarnya,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Sekda Konsel, Sjarif Sajang sekaligus Plt Kadis Diknas mengatakan, pada 2018, seluruh komponen dinas pendidikan harus bisa mengangkat nama Konsel lewat peningkatan mutu pendidikan sekolah. “Jangan seperti tahun lalu, ada sekolah terlambat memasukkan laporan penggunaan dana BOS-nya,” kata Sjarif.

Dia menambahkan, Bupati sebelumnya sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pengadaan barang, belanja modal dan  pegawai, sehingga tidak ada lagi alasan buat Kepsek untuk tidak memasukkan laporan terkait Dana BOS 2017. “Sebentar lagi ada permintaan dan pertanyaan dari Tim Auditor BPK kepada sekolah-sekolah yang menjadi sampel, baik Kepseknya, pengawas, Guru dan operator sekolah untuk di wawancarai langsung,” ujar Sjarif. (cr13/b/aha)

To Top