Headline

Pelaporan Bupati Konawe ke KPK Sarat Politik

BKK, KENDARI- Pemerintah Kabupaten Konawe menyatakan heran dengan tindakan salah satu LSM yang melaporkan Bupati Konawe, Kery Saiful Kanggoasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait kasus sertifikasi guru, sebagaimana dilansir salah satu media cetak di Kendari.

Pasalnya, persoalan ini sudah lama selesai, lalu tiba-tiba dimunculkan menjelang perhelatan Pilkada Konawe. Karena itu, ada kecurigaan pelaporan tersebut sarat dengan politik ketimbang aspek hukumnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Konawe, Ferdinand mengatakan, masalah sisa lebih penganggaran tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp 33 miliar lebih itu justru tidak dipermasalahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, sampai sekarang tidak satu pun guru di Konawe yang mengeluhkan belum mendapatkan hak tunjangan sertifikasinya.

“Logikanya kalau itu memang menimbulkan kerugian daerah, pasti BPK sudah menyuruh kita untuk kembalikan. Tapi BPK malah suruh anggarkan (sisa kelebihan tunjangan sertifikasi guru) kembali untuk membiayai sektor yang terkait dengan pendidikan. Dan kita malah dapat WTP,” kata Ferdinand saat konferensi pers di salah satu rumah makan di Kota Kendari, Senin malam (16/10).

Dia menjelaskan, kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi guru itu sudah terjadi sejak 2010, sebelum Kerry menjadi Bupati Konawe. Hal itu berlanjut hingga 2015 sehingga jika diakumulasikan, sisa anggaran lebih mencapai Rp 33 miliar.

Yang perlu dipahami, kata dia, sisa anggaran lebih itu tidak diperintahkan untuk dikembalikan ke pusat. Tapi bisa dijadikan daerah sebagai Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk dipakai membiayai sektor yang berkaitan dengan pendidikan atau dipakai sesuai perintah dari pemerintah pusat.

“Ini kan masalah nasional. Jadi bukan cuma Konawe yang mengalami. Daerah lain juga begitu. Kalau mau persoalkan, pemerintah pusat dong yang ditanya, kenapa mengalokasikan dana yang lebih kepada daerah,” katanya.

Karena itu, Ferdinand menduga pelaporan tersebut ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah Konawe, untuk menjatuhkan nama baik Bupati. “Itu dugaan saya sebagai pribadi. Tapi sebagai lembaga (Pemkab Konawe), nanti kita serahkan kepada bagian hukum untuk menindaklanjuti masalah ini. Yang jelas saya diperintahkan Bupati, agar segera kembali dari Jakarta untuk meng-clear-kan masalah ini,” kata Ferdinand di hadapab awak media.

Di tempat yang sama, Ketua PGRI Konawe, Suriadi menambahkan sampai saat ini tidak ada satu pun guru yang pernah melapor tidak mendapatkan tunjangan sertifikasinya. “Kalau seumpama memang tunjangan sertifikasi guru itu ada masalah, kita pasti tahu. Satu saja guru yang tidak dapat haknya, teriakannya pasti akan didengar semua orang,” kata Suriadi.

Bahkan kata dia, Pemkab Konawe sebentar lagi akan mencairkan tunjangan sertifikasi untuk triwulan ketiga. (m3/c/aha)

To Top