KPU Konawe Verifikasi Berkas Parpol Peserta Pemilu – Berita Kota Kendari
Suksesi

KPU Konawe Verifikasi Berkas Parpol Peserta Pemilu

Suasana pelaksanaan bimtek pendaftaran dan verifikasi parpol.

BKK, UNAAHA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe melakukan bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Bimtek yang dilaksanakan di Aula Hotel Grand Nugraha Unaaha ini digelar, Senin (2/10), yang dihadiri seluruh perwakilan Parpol. Ketua KPU Konawe Sarmadan mengatakan, pihaknya telah melakukan tahapan tersebut dan telah disepakati enam parpol baru dan 12 parpol peserta Pemilu 2014 lalu akan masuk sebagai peserta. Selanjutnya nanti akan diverifikasi berkas secara faktual.

“Rujukan kita dari data kesbangpol setempat. Tercatat enam parpol baru, di antaranya Perindo, PSI, Partai Idaman dan Partai Republik,” papar Sarmadan kepada jurnalis.

Dikatakannya, setelah bimtek ini, KPU akan membuka masa pendaftaran parpol mulai 13 sampai 16 Oktober 2017 mendatang. Sehingga,mulai saat ini juga sejumlah Parpol baik yang masih baru maupun yang lama untuk segera menyiapkan administrasi pendukungnya sesuai yang dipersyaratkan undang-undang.

Khusus bagi Parpol peserta baru, sa;ah satu yang dipersyaratkan yakni jumlah keterwakilan anggota minimal 10 persen dari jumlah penduduk Konawe.

Jumlah penduduk Konawe sesuai data Dukcapil setempat saat ini yakni 253.659 jiwa. Jadi, kata dia, paling tidak harus bisa mengumpulkan sebanyak 253 KTP setiap parpol yang dimaksud. Kemudian, melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Selanjutnya berkas Parpol yang dimaksud akan diverifikasi berkasnya. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Seperti mendatangi langsung pemilik KTP dengan sistem sampel.

“Jadi kalau 253 orang. Maka 25 orang yang akan kita datangi. Yah, kalau kurang dari jumlah yang dipersyaratkan maka kita kembalikan untuk diperbaiki,” paparnya.

Sedangkan 12 Parpol peserta Pemilu 2014 lalu tidak lagi dilakukan faktual. Tetapi hanya ferivikasi administrasi saja karena acuannya masih PKPU. Meski saat ini sedang dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait ferivikasi yang mengharuskan Parpol diberlakukan sama.

“Sambil jalan, kita menunggu regulasi baru itu,” tutupnya. (r4/b/nur)

To Top