KPK Geledah Sejumlah Kantor Pemda di Konut – Berita Kota Kendari
Headline

KPK Geledah Sejumlah Kantor Pemda di Konut

VELY SARMAN/BERITA KOTA KENDARI
Aparat bersenjata dari Polda Sultra berjaga di dalam Kantor Bupati Konawe Utara, saat tim KPK RI melakukan penggeledahan di sejumlah dinas.

Pengacara Aswad Protes Pengeledahan Rumah Kliennya

BKK, WANGGUDU – Setelah menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Konawe Utara (Konut) sehari sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Konut, Selasa (3/10).

Tim penyidik KPK tiba di Kantor Bupati sekira pukul 11.15 Wita dengan mengendarai lima unit mobil. Iring-iringan penyidik ini dikawal ketat aparat kepolisian daerah (Polda) Sultra.
Setibanya di kantor bupati, petugas lembaga anti rasuah ini langsung melakukan penggeledahan pada dua ruangan sekretariat daerah yakni Bagian Umum dan Bagian Hukum. Selain di sekretariat daerah, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Belum diketahui secara pasti kedatangan tujuan kedatangan KPK. Namun diduga kuat, penggeledahan beberapa kantor untuk mencari dokumen terkait izin pertambangan.

Proses penggeledahan berlangsung ketat. Setiap pegawai diarak keluar ruangan bahkan awak media tidak diberikan ruang ruang untuk mengambil dokumentasi kegiatan.

Dari ruangan Bagian Hukum penyidik KPK nampak membawa keluar buku album berukuran besar. Sayangnya, pihak KPK yang ditemui wartawan enggan berkomentar.

Sementara, Bupati Konut, Ruksamin baru tiba di tempat setelah penggeledahan berlangsung.
“Kalau mau minta komentar terkait kegiatan hari ini itu sama pak Febri Diansyah, juru bicara KPK. Karena untuk informasi itu kita satu pintu. Semua di juru bicara,” jelas salah satu penyidik.

Pengacara Aswad Sulaeman, Abdul Razak Naba SH memprotes tindakan petugas KPK yang menggeledah rumah kliennya. Menurutnya, tindakan penggeledahan itu terlalu berlebihan.

Dia menjelaskan KPK mencari delapan macam berkas atau surat. Tapi KPK merasa perlu menggeledah seisi rumah kliennya. “Padahal hanya delapan lembar, loh, ini,” katanya.

Delapan surat itu, menurut Razak, antara lain surat keputusan pengangkatan Aswad Sulaeman sebagai Pejabat Bupati Konawe Utara tahun 2007, surat keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Bupati, surat keputusan pensiun sebagai pegawai negeri sipil.
“Kalau hanya persoalan ini tidak mesti digeledah, tinggal ke BKD Sultra (kantor Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), semua sudah didapat,” katanya.

Penggeledahan itu, kata Razak, tidak disahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Korupsi. Salah satunya adalah surat permohonan penggeledahan yang ditandatangani Pelaksana Ketua Pengadilan Negeri Kendari.

“Dalam KUHP, kan, jelas, bahwa surat itu ditandatangani oleh ketua pengadilan, bukan pelaksana. Artinya, ini melanggar prosedur hukum, apalagi mereka (KPK) seakan-akan mencampakkan hak konstitusional seorang warga negara seperti Aswad Sulaeman,” ujarnya.

KPK menggeledah rumah Aswad Sulaeman dikawal ketat aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Mereka menggeledah sejak pagi hingga sore dan membawa sejumlah barang yang disimpan dalam koper hitam. (cr12/b/lex)

To Top